Angela Idang Belawan : Transformasi Digital Wujud Pemerintahan Modern dan Inklusif
Ujoh Bilang – Bupati Mahakam Ulu (Mahulu), Angela Idang Belawan yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Bupati Suhuk, S.E., membuka Seminar Peningkatan Indeks Pemerintahan Digital (IPD) Kabupaten Mahulu yang digelar di Ballroom Lt. 3 Kantor Bupati. Senin (03/11/25)
Kegiatan ini menjadi langkah nyata Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu untuk mempercepat transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan menuju layanan publik yang efisien dan berdaya saing.
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfostandi) Kabupaten Mahulu tersebut dihadiri oleh para pejabat perangkat daerah, perwakilan Forkopimda, serta narasumber nasional Widi Linggih Jaelani dan Reza Novita Sari moderator dari PT. Telkom Samarinda beserta Tim, yang memberikan paparan terkait strategi percepatan transformasi digital di pemerintahan daerah.
Dalam sambutan Bupati yang dibacakan Wabup Suhuk, S.E., menegaskan bahwa digitalisasi bukan lagi pilihan, melainkan keharusan bagi pemerintahan modern yang ingin memberikan pelayanan publik yang cepat, efisien, dan transparan. Menurutnya, peningkatan Indeks Pemerintahan Digital (IPD) menjadi tolok ukur keberhasilan daerah dalam mengimplementasikan transformasi digital secara terukur.
“Transformasi digital bukan hanya tentang penggunaan teknologi, tetapi perubahan paradigma dalam melayani masyarakat. Kita ingin birokrasi yang lebih lincah, terbuka, dan inklusif,” tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa digitalisasi pemerintahan tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus didukung dengan peningkatan kompetensi SDM, pengelolaan data yang baik, serta kolaborasi antar instansi. Ia juga menekankan pentingnya mengubah pola kerja tradisional menjadi berbasis data dan sistem elektronik untuk memperkuat efisiensi dan akuntabilitas publik.
Lebih lanjut, Suhuk menuturkan bahwa langkah Pemkab Mahulu sejalan dengan kebijakan nasional Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Satu Data Indonesia yang digagas oleh pemerintah pusat. Implementasi SPBE menjadi landasan penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang terintegrasi, efektif, dan berdaya saing tinggi.
“Peningkatan IPD bukan sekadar proyek teknologi, melainkan komitmen jangka panjang untuk menghadirkan pemerintahan yang adaptif dan terpercaya,” ujarnya.
Melalui digitalisasi, pemerintah daerah diharapkan mampu mempercepat pelayanan administrasi, memperluas akses informasi publik, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.
Suhuk juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta dan perangkat daerah yang berkomitmen mengikuti seminar ini. Ia berharap kegiatan ini tidak hanya menjadi forum diskusi, tetapi juga wadah pembelajaran untuk memperkuat pemahaman dan strategi implementasi digitalisasi di masing-masing OPD.
“Seminar ini merupakan ruang kolaboratif agar seluruh perangkat daerah memiliki persepsi yang sama tentang pentingnya transformasi digital. Hasil kegiatan ini harus bisa diterapkan nyata di lapangan,” pesannya.
Suhuk menegaskan bahwa keberhasilan peningkatan IPD akan berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, ia meminta seluruh jajaran Pemkab Mahulu agar terus berinovasi dan menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi.
Dalam kesempatan tersebut, Wabup juga menekankan bahwa transformasi digital merupakan bagian dari pelaksanaan Misi Kelima Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu, yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang terbuka, responsif, kolaboratif, dan berintegritas.
“Digitalisasi adalah wujud nyata dari semangat Mahulu Melaju: Maju, Merata, dan Berkelanjutan. Melalui pemerintahan berbasis teknologi, kita dorong pelayanan publik yang merata hingga pelosok Mahulu,” pungkas Suhuk.
Seminar kemudian dilanjutkan dengan sesi pemaparan materi, diskusi interaktif, dan tanya jawab bersama narasumber yang membahas strategi percepatan peningkatan IPD, tantangan implementasi SPBE, serta best practice dari daerah lain yang telah berhasil menerapkan sistem pemerintahan digital. (Prokopim/vta)
Tidak Ada Komentar