UJOH BILANG – Wakil Bupati Mahakam Ulu (Mahulu) Drs. Yohanes Avun, M.Si., menyambut hangat kunjungan kerja Pjs. Ketua Perwakilan Ombudsman RI Kalimantan Timur (Kaltim) beserta tim dalam agenda Peningkatan Akses Pelayanan Publik yang berlangsung di Balai Adat Ujoh Bilang. Rabu (03/07/24)
Kehadiran Ombudsman yang dipimpin oleh Pjs. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Kaltim, Hadi Rahman S.I.P., MPA., dalam agenda khusus, diskusi terkait peningkatan akses pelayanan publik sebagai evaluasi terkait kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mahulu.
Dalam diskusi yang berlangsung di Balai Adat Ujoh Bilang tersebut, mendapat apresiasi dari Ombudsman terkait pelayanan publik, salah satunya dalam hal pendistribusian bantuan sosial (Bansos) pasca musibah banjir yang melanda Mahulu pada Bulan Mei lalu, beberapa kampung yang telah dikunjungi ombudsman dipandang memiliki respon cepat terhadap pendistribusian bansos. Selain itu, Ombudsman berharap BPBD Mahulu dapat mengoptimalkan pelayanan layanan call center serta sosialisasi terkait pentingnya edukasi simulasi banjir.
Dalam sambutan Bupati Dr. Bonifasius Belawan Geh, S.H., M.E., disampaikan Wabup Drs. Yohanes Avun,M.Si mengucapkan selamat datang kepada Ketua Ombudsman RI Perwakilan Prov. Kaltim beserta tim di Kabupaten Mahulu.
“Mudah-mudahan kehadiran Ombudsman dapat semakin meningkatkan serta mendorong penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Mahulu yang bersih, efektif, transparan serta meningkatkan pelayanan publik di segala bidang,” kata Wabup.
Lebih lanjut Wabup Drs. Yohanes Avun, M.Si., mengatakan, Kehadiran Ketua Ombudsman beserta tim merupakan bentuk perhatian khusus dan serius dalam rangka mewujudkan pemerintah yang bersih dan berwibawa.
“Pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah yang efektif dapat memperkuat demokrasi dan hak asasi manusia, mempromosikan kemakmuran ekonomi, kohesi sosial, mengurangi kemiskinan, meningkatkan perlindungan lingkungan, bijak dalam pemanfaatan sumber daya alam, memperdalam kepercayaan pada pemerintahan dan administrasi publik,” tutur Wabup.
Wabup Drs. Yohanes Avun, M.Si., menginstruksikan agar seluruh Organisasi Perangkat Daerah senantiasa dapat meningkatkan serta memenuhi standar pelayanan publik yang baik, efektif dan efisien. Sebagai bentuk implementasi partisipasi aktif dalam menunjang keberhasilan pembangunan di Mahulu.
“Terutama di era transparansi publik saat ini. Tentunya, partisipasi tersebut harus dilakukan sesuai kewenangan dan dalam koridor ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Langkah ini dilakukan, sebagai upaya untuk mendapatkan masukan-masukan atau pengaduan dari masyarakat terhadap kinerja aparatur pemerintahan dalam melaksanakan pelayanan publik sehingga terwujudlah pemerintahan yang Good Goverment dan Good Governance,” tutur Wabup.
Besar harapan Wabup Drs. Yohanes Avun, M.Si., melalui pertemuan singkat bersama Ombudsman, Pemkab Mahulu memperoleh masuk-masukan atau sumbang saran dari Ombudsman RI Perwakilan Prov. Kaltim tersebut.
“Sehingga ke depan, baik itu pembangunan maupun pelayanan publik di Mahulu, dari segi kuantitas maupun kualitasnya dapat ditingkatkan. Dapat memenuhi atau paling tidak semakin dekat dengan apa yang diinginkan masyarakat sebagai pemilik pembangunan dan pelayanan publik yang sesungguhnya, lewat pelayanan yang diselenggarakan oleh seluruh aparatur di pemerintah Kabupaten Mahulu,” harap Wabup.(Prokopim/len)
Tidak Ada Komentar