== Bahas Langkah Konkret, Sebagai Tindak Lanjut Dari Arahan Presiden Pada Rakornas Pengendalian Inflasi Tahun 2022 ==

 

UJOH BILANG – Wakil Bupati (Wabup) Mahakam Ulu (Mahulu) Drs. Yohanes Avun, M.Si mengikuti Rapat Koordinasi pengendalian Inflasi di Indonesia bersama kementerian dalam negeri melalui Hybrid (Zoom Meeting), di ruang kerja Wabup. Senin(05/09/2022). 

Rakor yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Jenderal Polisi (Purn.) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D. , dengan tujuan guna membahas langkah konkret, sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden pada Rakornas, pengendalian Inflasi tahun 2022. Dan juga Sosialisasi Kebijakan Menteri Keuangan (Menkeu) terkait dengan Kebijakan Refocusing 2% DAU dan Kebijakan Penggunaan Dana Bansos.

Rakor yang menghadirkan sebagai narasumber Menteri Keuangan, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta diikuti pula Gubernur, Bupati/Walikota se Indonesia serta Jajaran TNI dan Polri.

Usai mengikuti Rakor Wabup menyampaikan bahwa dalam Rakor membahas mengenai bagaimana mengendalikan inflasi di daerah akibat kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM).

“Jadi intinya masing-masing daerah di minta bersiaga, untuk menangani Inflasi apabila terjadi di daerah, secara bersama kita menanganinya mulai dari tingkat Kampung, Kabupaten, Provinsi sampai ke Pemerintah Pusat,” ungkap Wabup.

Wabup melanjutkan, oleh sebab itu Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Mahulu, harus lebih aktif dan peka, agar setiap saat apa ada gejala kenaikan harga atau ada kendala distribusi barang, terutama sembako ke Mahulu, agar tim ini segera bergerak bagaimana solusinya.

“Apabila ada terjadi penimbunan salah satu produk kebutuhan masyarakat, tim ini segera berkoordinasi dengan pihak berwenang untuk menanganinya, ini juga yang menjadi salah satu isu dalam rapat tadi, ditekankan semua Pemda bekerja sama untuk mengatasi jangan sampai inflasi semakin tinggi, apa lagi pasca kenaikan BBM, maka dalam waktu dekat kita bersama tim TPID Kabupaten Mahulu, akan segera mengadakan rapat,” terangnya.

Wabup menambahkan, terpenting juga harus adanya sosialisasi kepada masyarakat mengenai skema-skema bantuan sosial, yang sudah digulirkan oleh Pemerintah Pusat, 

“Masyarakat perlu mendapat sosialisasi itu, supaya tidak dapat informasi yang tidak jelas, yang menimbulkan persepsi masing-masing, contohnya kebijakan BBM naik ini, sudah ada perhitungan dari Pemerintah, bukan menghilangkan subsidi, namun subsidi ini diberikan dalam secara langsung kepada penerima manfaat, dan tepat sasaran,” jelas Wabup.

Wabup juga menghimbau kepada masyarakat mahulu, agar mari selalu dukung kebijakan dari pemerintah, karena apa pun kebijakan yang diambil oleh pemerintah sudah ada perhitungan semua dan semata-mata demi kepentingan orang banyak.

“Para pengusaha atau para pedagang juga tetap semangat, terus memastikan ketersediaan barang-barang, khususnya sembako, dan juga bagi masyarakat yang mengetahui adanya aktivitas penimbunan suatu produk contoh BBM agar segera melaporkannya,  karena kegiatan ini bisa menimbulkan inflasi tinggi di daerah khususnya daerah Mahulu,”tandasnya.(Prokopim/aim/td)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here