SAMARINDA – Bupati Mahakam Ulu ( Mahulu ) Bonifasius Belawan Geh, SH., ME yang diwakili Wabup Mahulu Drs. Yohanes Avun, M. Si mengikuti Acara Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2023 – 2024 yang digelar Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) secara daring, di Kediaman Pribadi Wabup Perum Karpotek Blok FF No. 1, Sungai Kunjang Samarinda. Selasa (20/12/ 2022)
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Komjen Pol Firli Bahuri yang juga selaku Koordinator Timnas PK menyampaikan berdasarkan peraturan Presiden nomor 54 tahun 2018 telah dibentuk tim nasional 5 Kementerian untuk bersama-sama berkolaborasi dalam mencegah korupsi yaitu terdiri dari Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Kantor Staf Kepresidenan.
Selama dua (2) tahun pertama KPK telah membangun komunikasi publik dalam rangka mengkampanyekan isu-isu korupsi, salah satunya dengan melakukan upaya-upaya pencegahan dan pendidikan anti korupsi. “Kita sadar tidak begitu banyak orang yang bergembira dengan upaya-upaya pencegahan dan pendidikan anti korupsi yang kita lakukan tetapi kita tidak boleh berputus asa karena sesungguhnya hanya pendidikan lah yang dapat mengubah budaya dunia pendidikan maka tidak akan terdapat celah dan peluang terjadi korupsi,” jelasnya.
Ia pun menegaskan bahwa keberhasilan maupun kegagalan pencegahan korupsi sangat tergantung pada komitmen untuk menjalankannya dan pencegahan korupsi menjadi penting karena melalui pencegahan maka kita telah menyelamatkan potensi kerugian negara.
Wabup Mahulu Drs. Yohanes Avun, M.Si mengatakan Pemerintah Kabupaten Mahulu mengapresiasi peluncuran rencana aksi pencegahan korupsi tahun 2023 – 2024 yang digagaskan oleh Stranas PK.
“Kita apresiasi dengan peluncuran ini, berarti dengan peluncuran ini maka yang diharapkan dari daerah nanti mulai tahun 2023- 2024 susun lagi rencana aksi untuk pencegahan korupsi,” kata Wabup.
Lanjut Wabup Mahulu, nanti di masing- masing OPD terutama di Mahulu, supaya bisa menyusun ini dan nanti di koordinir oleh Inspektorat dalam rangka penyusunan rencana aksi kebijakan korupsi terutama 2023- 2024 dan kemudian sambil mengevaluasi rencana aksi yang tahun lalu.
“Mungkin ada yang belum tercapai waktu itu, artinya perlu ditindak lanjuti rencana aksi 2023- 2024 nanti sesuai peluncuran hari ini,” kata Wabup lagi.
Wabup Mahulu menuturkan, banyak hal yang lebih ditekankan di birokrasi, terutama dalam proses pelayanan kepada masyarakat agar semakin dipercepat.
“Nah dipercepatnya terutama lebih banyak menggunakan digitalisasi seperti sekarang ini. Hanya persoalannya kita di Mahulu terkait dengan jaringan telekomunikasi internet kita yang masih terbatas, ” tutur Wabup.
Wabup pun memberi himbauan kepada dinas terkait agar masalah jaringan untuk dimasukan dalam rencana aksi. “Untuk itu kita himbau juga dari Dinas Kominfo, di dalam rencana aksinya tetapkan itu itu juga supaya bagaimana meningkatkan kebutuhan kapasitas jaringan kita agar dapat maksimal. Terutama dalam hal pelaporan kegiatan yang ada agar sesuai tepat waktu,” himbau Wabup.
Dan Wabup Mahulu mengharapkan agar sebagai daerah perbatasan jaringan internet lebih diperhatikan oleh pihak terkait dan Pemerintah Pusat.
” Dalam hal tertentu bisa melalui WhatsApp (Wa) untuk sampaikan laporan, tetapi terkait misalnya SIPD perlu diberi kewenangan. Ada hal yang belum dapat masuk, harus dimasukan lagi melalui perencanaan. Kita harus ijin, lama antri, boleh seperti ini tetapi operator diperbanyak di pusat. Menurut saya buka secara personal supaya masing- masing daerah mau melakukan perubahan cepat terlaksana dari pada menunggu, akhirnya habis waktu karena tahapannya ada batas waktu. Ini yang kita harapkan, kendalanya selama ini terutama di SIPD harus antri lama menunggu. Disarankan ada personal, operator diperbanyak ada khusus untuk masing- masing daerah,” harap Wabup Mahulu. (Prokopim/tha/td)
Tidak Ada Komentar