JAKARTA – Dalam rangka tindak lanjut pasca entry meeting Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP), Reformasi Birokrasi (RB) dan Zona Integritas (ZI) tahun 2023 yang diselenggarakan secara virtual, Sekretaris Daerah (Sekda) Mahakam Ulu (Mahulu) Dr. Stephanus Madang, S.Sos., M.M kunjungi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) bertempat di Ruang Rapat KemenPAN-RB. Rabu (03/08/23)
Audiensi Sekda didampingi Inspektur Inspektorat Budi Gunarjo Ompusunggu, SE., Ak., M.M., Ca., AAP., disambut hangat Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Penerapan Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kamaruddin, Ak.,S.Mc, turut hadir Kabag Ortal Rudi Warjono,S.Si, Kabid Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Penelitian dan Kerjasama Pembangunan Bappelitbangda Jimmy Herman, S.P., M.Si.
Pada kesempatan tersebut, Sekda Dr. Stephanus Madang, S.Sos., M.M mengatakan, tujuan audiensi dalam rangka pembinaan atas tindak lanjut hasil evaluasi AKIP Kabupaten Mahulu pada tahun 2022.
“Karena nawaitu/niat memang kami berupaya semaksimal mungkin dalam konteks SAKIP ini ada terjadi perubahan perbaikan dari tahun ke tahun, oleh sebab itu dalam kesempatan ini kami akan menyampaikan kondisi apa adanya Mahulu dengan maksud dan tujuan barangkali ada beberapa point-point penting yang bisa menjadi arahan kami di daerah sehingga bisa dilakukan upaya-upaya perbaikan kedepan,” kata Sekda.
Dikatakan Sekda Dr. Stephanus Madang, S.Sos., M.M lebih lanjut, berdasarkan hasil evaluasi AKIP tahun 2022 beberapa catatan perbaikan yang menjadi perhatian Pemkab Mahulu.
“Terkait dengan hasil evaluasi SAKIP tahun 2022 ini ada beberapa hal yang kita mohon arahan dan petunjuk dari KemenPAN-RB khususnya dari Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan ini dalam rangka perbaikan kedepan, ada empat poin penting, yang pertama terkait dengan indikator kinerja yang masih belum sepenuhnya terukur dan ini akan kita lakukan perbaikan terus, kemudian indikator kinerja pada perangkat daerah masih belum memenuhi kriteria ini semua tidak terlepas dari keterbatasan SDM yang ada di Mahulu tapi itu tidak menghambat kami untuk melakukan perbaikan kedepan”
“Disamping itu juga beberapa perangkat daerah juga belum maksimal dalam unggah dokumen perencanaan baik untuk PK, IKU maupun RKT ini juga menjadi perhatian kami kedepan, dan terakhir ini yang menjadi perhatian serius kami untuk mencoba menuju langkah-langkah yang konkrit untuk perbaikan ini dengan merumuskan pohon kinerja yang mudah-mudahan nanti bisa mengacu sesuai dengan peraturan Menpan,” lanjut Sekda.
Lebih lanjut Sekda Dr. Stephanus Madang, S.Sos., M.M menuturkan, dengan adanya perbaikan maka rekomendasi untuk memastikan indikator kemudian melakukan unggah perencanaan untuk beberapa dokumen kinerja dari renstra, PK, dan RKT kemudian juga menyempurnakan pohon kinerja kedepan akan ditindaklanjuti dalam tabel/tujuan sasaran dalam RPJMD Pemkab Mahulu.
“Dengan niat yang kuat supaya juga bisa setara dengan kabupaten/kota lain yang bisa menjalankan regulasi yang ada, dengan harapan upaya yang kita lakukan ini bisa mendongkrak perbaikan dan penilaian, ada upaya-upaya dari kerangka teknokratik kemudian langkah-langkah perbaikan di program kerja, rekomendasi ini untuk membangun sistem pengukuran kemudian penguatan di regulasi, menyusun pedoman dan pengukuran ini supaya mendorong pemanfaatan hasil kinerja yang semakin baik dari tahun ke tahun dan secara confidante ini bisa dibuktikan,” lanjut Sekda.
Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Penerapan Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kamaruddin, Ak., S.Mc menyambut baik dan mengapresiasi kunjungan audiensi Pemkab Mahulu dalam upaya perbaikan dari implementasi AKIP di Pemkab Mahulu.
“Selaku tuan rumah kami mengucapkan selamat datang Kami sangat mengapresiasi atas komitmen, keseriusan, niat baik bapak ibu sekalian untuk mengunjungi dan tentunya seperti yang disampaikan oleh Pak Sekda tadi, nawaitu kata kunci niat baiknya yaitu untuk memperbaiki implementasi SAKIP di Pemkab Mahulu,” tutur Deputi.
Ditambahkan Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Penerapan Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kamaruddin, Ak., S.Mc., dari catatan perbaikan maupun rekomendasi yang utama masalah indikator kinerja perlunya pembaharuan di tingkat Pemkab, kemudian yang kedua indikator kinerja di tingkat perangkat daerah masih ada yang belum berorientasi hasil.
“Pertama esensi dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ini bagaimana kita membawa pemerintahan kita ke pemerintahan orientasi hasil/oriented governance jadi sependapat dengan Pak Sekda tadi bahwa kita mengalami keterbatasan SDM termasuk juga pemerintah pusat artinya dibandingkan resource yang ada dengan problem yang kita hadapi selalu tidak seimbang oleh sebab itu maka kita harus menentukan prioritas.”
“Benar saya pikir apa yang disampaikan Pak Sekda tadi bahwa salah satu bentuk penghargaan terhadap OPD yang kinerja nya baik kita kasih jalan tol berupa top up anggaran kira-kira seperti itu, dan terkait point ketiga unggah dokumen, untuk kuncinya ada di point nomor empat seperti yang dipaparkan, kalau kita laksanakan penjabaran kinerja di tingkat kabupaten dan perangkat daerah dengan baik masalah tersebut itu juga terjawab,” ungkap Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Penerapan Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kamaruddin, Ak., S.Mc.(Prokopim/len)
Tidak Ada Komentar