Harapkan Pemerintah Pusat Harus Juga Memperhatikan Usulan Pembangunan Dari Mahulu, Yang Merupakan Bagian Penyangga IKN
JAKARTA – Bupati Mahakam Ulu (Mahulu) Bonifasius Belawan Geh, S.H.,M.E yang diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Mahulu Dr. Stephanus Madang S.Sos.,M.M menghadiri acara Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2023 Ballroom Hotel Discovery Ancol. Kamis (25/05/2023).
Acara yang diselenggarakan oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Republik Indonesia tersebut bertujuan untuk fokus pada pembangunan perbatasan negara baik dari segi penegasan batas negara, lintas batas negara, pengelolaan potensi daerah, serta pembangunan infrastruktur.
Ditemui setelah acara, Sekda Mahulu dalam tanggapannya mengenai sambutan Menkopolhukam terkait rencana induk pembangunan Kawasan perbatasan, mengatakan bahwa Rakordal ini merupakan jalan untuk mengusulkan program kegiatan pembangunan di Kabupaten Mahulu.
“Rapat ini, menjadi peluang kita untuk penyusunan dalam program strategis nasional di tahun 2024-2029 ke depan. Hal ini akan menjadi pintu masuk kita untuk pengusulan program-program kegiatan pembangunan di kabupaten Mahakam ulu” terang Sekda.
Kemudian sekda juga memiliki harapan bahwa, Pemerintah Pusat dalam hal ini harus juga memperhatikan usulan pembangunan dari Kabupaten Mahulu, karena Mahulu adalah bagian dalam penyangga Ibu Kota Negara (IKN).
“Karena Kabupaten Mahulu ini bagian dari penyangga IKN tentunya juga menjadi perhatian kita bersama terutama pemerintah pusat, agar dapat mengalokasikan anggaran untuk infrastruktur yang masih belum memadai, di segala sektor” ucap Sekda.
Sehubungan dengan hal tersebut, sambutan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Prof. Dr. H. Mahfud MD., S.H.,S.U.,M.IP selaku Ketua Pengarah BNPP menyampaikan bahwa pembangunan Kawasan harus sesuai dengan program pembangunan yang telah ditentukan.
“Percepatan pembangunan di Kawasan perbatasan hendaknya disesuaikan dengan program kerja pada masing-masing Lembaga yang telah ditetapkan berdasarkan rencana induk dan rencana aksi untuk perbatasan” Ucap Menkopolhukam.
Lebih lanjut Menkopolhukam juga mengatakan bahwa, telah menaruh perhatian khusus dalam program rencana induk dan rencana aksi pengelolaan batas wilayah negara, untuk meningkatkan kesejahteraan di wilayah perbatasan.
“Saya sangat menaruh perhatian terhadap implementasi program-program pembangunan perbatasan sebagaimana tertuang rencana induk dan rencana aksi pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan. Saya menegaskan bahwa itu adalah tugas kita selaku anggota BNPP dan kita semua, yaitu melindungi demografi dan geografi. Teruslah meningkatkan komitmen dan koordinasi dalam upaya membangun perbatasan” ungkap Ketua Pengarah BNPP.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Prof. Drs., H. Muhammad Tito Karnavian, B.A.,M.A.,Ph.D., selaku Kepala BNPP menjelaskan, forum tersebut dilandasi oleh pentingnya penguatan kedaulatan negara, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan.
“Pelaksanaan rapat koordinasi ini dilatarbelakangi akan pentingnya pengelolaan batas negara dan pembangunan Kawasan perbatasan dalam rangka penguatan kedaulatan dan keutuhan melayani negara, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata di seluruh wilayah tanah air, termasuk di perbatasan negara” terang Mendagri.
Hadir sebagai narasumber lainnya adalah pejabat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR), Kementerian Sosial (Kemensos);Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Riset), dan Kementerian Kesehatan. (Prokopim/nha/td)
Tidak Ada Komentar