UJOH BILANG – Keseriusan pemerintah dalam menurunkan angka kemiskinan, dengan memastikan keakuratan data penerima bantuan agar tepat sasaran, Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Pemkab Mahulu) melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DINSOS P2PA) menggelar rekonsiliasi Tim Terpadu Lintas Sektor Terkait Penerima Bantuan se Kabupaten Mahulu bertempat di Balai Adat Ujoh Bilang. Kamis (04/04/24)
Rekonsiliasi dibuka oleh Bupati Bonifasius Belawan Geh, S.H., M.E., yang dalam hal ini diwakili Asisten I drg. Agustinus Teguh Santoso, M.Adm., Kes., menghadirkan narasumber dari Dinas Sosial Prov. Kaltim Kristiningsih, S.Pd., Dinas Sosial Kota Samarinda Ahmad Yusuf, Badan Pusat Statistis (BPS) Mahulu Muhammad Fauzi, S.E., M.M.
Dalam sambutan Bupati disampaikan Asisten I drg. Agustinus Teguh Santoso, M.Adm., Kes., menuturkan, Dalam agenda pembangunan nasional, masalah kemiskinan masih menjadi konsekuensi penting dari pertumbuhan dan kemajuan sosial ekonomi masyarakat. Penduduk golongan menengah ke bawah membutuhkan sistem perlindungan sosial yang komprehensif.
“Selain itu, potensi meningkatnya kesenjangan antar kelompok berpendapatan terbawah dan menengah ke atas menjadikan masalah kemiskinan semakin kompleks. Untuk itu, pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 menargetkan angka kemiskinan di angka 6,5 – 7,5 persen,” kata Bupati.
Dikatakan Asisten I lebih lanjut, Berdasarkan data BPS Mahulu, persentase penduduk miskin di Mahulu terus mengalami tren penurunan tiap tahun. Dari 11,90% di tahun 2021, turun menjadi 11,55% di tahun 2022, dan 11,38% di tahun 2023.
“Meskipun tren angka kemiskinan kita turun, tetapi jangan membuat kita lengah, namun harus menjadi bahan bakar dalam upaya mengentaskan kemiskinan di tengah-tengah masyarakat kita, Selanjutnya, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2021-2026, Pemkab Mahulu menetapkan target untuk mengurangi tingkat kemiskinan di tahun 2024 di angka 9,83. Untuk mencapai hal ini, peran serta aktif dari seluruh elemen masyarakat sangat diperlukan,” lanjut Asisten I.
Lanjut Asisten I menuturkan, Program penurunan tingkat kemiskinan sejatinya menjadi komitmen dari semua pemimpin negara. Presiden Joko Widodo pernah menyampaikan mengenai tiga program pengentasan kemiskinan yang menjadi fokus pemerintah yakni menjaga stabilitas harga, program subsidi dan dana desa, serta bantuan sosial.
“Selanjutnya, Bapak Wakil Presiden Indonesia K.H. Ma’ruf Amin, sekaligus Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), juga telah menginstruksikan kepada kementerian dan lembaga terkait, termasuk pemerintah daerah (Pemda) untuk meningkatkan kualitas implementasi program dan penggunaan anggaran penanggulangan kemiskinan.
Termasuk juga dalam pemberian bantuan sosial harus tepat sasaran. Untuk itu, diperlukan validasi data secara akurat. Kita sudah memiliki data by name by address, namun perlu divalidasi terlebih dahulu,” tutur Asisten I.
Asisten I menambahkan, salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam menurunkan tingkat kemiskinan, dengan memastikan keakuratan data penerima bantuan agar tepat sasaran, melalui pendataan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG).
“Bapak, Ibu dan Saudara Saudara sekalian yang hadir pada hari ini akan diperkenalkan pada sebuah aplikasi dari Kementerian Sosial Republik Indonesia yakni aplikasi SIKS-NG ini merupakan suatu Aplikasi yang digunakan untuk mengelola Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melakukan verifikasi dan validasi data kemiskinan yang akurat, up to date, dan terintegrasi,” jelas Asisten I.
Di akhir sambutan Bupati berpesan, agar DINSOS P2PA Mahulu bersama seluruh Camat memberikan instruksi kepada para petinggi untuk mengerahkan operator SIKS-NG di tingkat kampung untuk senantiasa mengupdate usulan warga yang berhak menerima bantuan secara periodik.
“Selain itu, penting juga bagi para petinggi untuk secara berkala mendata warganya yang sudah menerima bantuan, serta memastikan bahwa bantuan tersebut benar-benar diterima oleh masyarakat kita yang membutuhkan, dan kepada Dinas Sosial agar Segera Mendata dan memastikan keluarga miskin dan rentan yang belum memperoleh program pemerintah agar diupayakan dapat menerima berbagai program bantuan yang ada, Menekankan ketepatan jumlah dan waktu penyaluran bantuan dengan mengedepankan kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas dan perempuan kepala keluarga,” pesan Bupati.(Prokopim/len)
Tidak Ada Komentar