Perkuat Pengawasan Internal dan Tingkatkan Displin Dalam Pengelolaan Keuangan di OPD
SAMARINDA – Untuk kedua kalinya meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Tahun Anggaran 2020, Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) masih terus berbenah dan terus meningkatkan upaya- upaya perbaikan tata kelola keuangan daerah.
Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Mahulu Dr. Stephanus Madang, S.Sos., M.M usai menghadiri Acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Se Provinsi Kaltim Tahun Anggaran 2020, bertempat di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Kaltim. Senin ( 31/05/2021)
Lebih lanjut, Sekda mengatakan bahwa banyak masih Pekerjaan Rumah (PR) pemerintah kedepan untuk melakukan pembenahan di dalam dengan memperkuat pengendalian internal secara berjenjang di setiap OPD.
“Kedepan kita perkuat sisi pengendalian internal supaya OPD disiplin didalam pengelolaan keuangan dimasing-masing OPD nya,” kata Sekda.
Untuk itu, Sekda mengharapkan persoalan atau permasalahan itu lebih awal ditemukan. “ Jadi jangan dipenghujung baru kita tahu masalahnya, tetapi langkah- langkah preventif yang akan kita tingkatkan dengan memperkuat pengawasan internal dari APIP kita ya, inspektorat maupun dari pihak terkait untuk pembenahan peningkatan SDM pengelolaan keuangan daerah kita,” harapnya.
Sekda menegaskan hal- hal yang perlu dilakukan kedepan, pertama penguatan SDM, kedua peningkatan disiplin dari aparatur yang ada di setiap OPD secara berjenjang dengan pengendalian internal. Dan ketiga dilakukan evaluasi setiap saat, secara reguler maupun secara insidentil.
“Supaya pelaksanaan program kegiatan di setiap OPD itu bisa dipantau dan dikendalikan untuk pimpinan OPD-nya masing – masing, dikembangkan komunikasi yang intens antara pimpinan dan jajaran disetiap OPD,” tandas Sekda.
Senada dengan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKD) Mahulu Gerry Gregorius, SE., M.Si., AK mengungkapkan salah satu kunci LKPD dapat meraih opini WTP adalah kualitas LKPD harus disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
“Pemkab Mahulu sendiri sudah menyajikan LKPD sesuai dengan akuntasi pemerintahan dan telah diyakin wajar,” ungkap Gerry Gregorius.(HMS/tha/td)
Tidak Ada Komentar