UJOH BILANG – Bupati Mahakam Ulu (Mahulu) Bonifasius Belawan Geh, SH Membuka Bimbingan Teknis Penilaian Risiko Dan Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Pemda Kabupaten Mahulu, di ruang rapat Bappelitbangda, Senin (19/8) pagi.
Kegiatan bimtek tersebut akan dilaksanakan selama 4 hari mulai tanggal 19-22 Agustus 2019, dengan Narasumber dari BPKP Provinsi Kalimantan Timur. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dengan unsur Penilaian resiko sangat penting untuk diimplementasikan dalam seluruh kegiatan Pemerintahan agar dikuti oleh seluruh Kepala OPD beserta staf yang dipercaya.
Dalam arahannya Bupati Mahulu menyatakan Bimtek ini upaya penyebaran informasi sebagai system pengendalian Intern Pemerintah, guna pengendalian keuangan negara.
“Sebagaimana telah kita ketahui bahwa, bimbingan teknis ini merupakan upaya penyebaran informasi untuk pembinaan SPIP dan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pengendalian keuangan negara yang akuntabel,”tuturnya.
Sebagaimana dilihat dari sisi hukumnya tambah Bupati melalui Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 yang menjelaskan bahwa instansi Pemerintah wajib menjelaskan penilaian risiko dan menetapkan struktur pengendalian untuk menangani risiko.
“Dalam hal ini fokus utamanya adalah mengurangi kemungkinan konsekuensi risiko, menurunkan dampak risiko, menerima risiko, menghindari serta mengalihkan risiko,”terang Bupati.
Bupati menegaskan dengan adanya SPIP dapat mendeteksi sejak dini kemungkinan terjadinya penyimpangan serta meminimalisir terjadinya tindakan yang dapat merugikan negara.
“Oleh karena itu, Saya mengharapkan komitmen setiap OPD untuk mengimplementasikan sistem ini dengan baik dan benar. Agar output yang dihasilkan dapat maksimal dan tercapai sesuai harapan,”ucap Bupati.
Akhirnya Bupati sangat berharap semoga apa yang akan diperoleh melalui bimtek selama 4 (hari) hari kedepan dapat menjadi bekal dan rangkuman pola-pola strategi dalam peningkatan kualitas agar tercapainya kegiatan yang efektif dan efisien, kehandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangandi setiap perangkat daerah.
“Sehingga hal tersebut menjadi penuntun untuk meningkatkan kinerja kita agar lebih maksimal kedepannya, dalam upaya mewujudkan Kabupaten Mahakam Ulu Sejahtera Berkeadilan,”harap Bupati.
Sementara dijelaskan oleh Inspektur Inspektorat Budi Gunarjo Ompusunggu, SE.,Ak.,MM.,Ca.,AAP Penilaian Resiko merupakan unsur yang ke dua dalam SPIP dengan Sub unsur yaitu Identifikasi Risiko dan Analisis Risiko.
“Tujuan Penilaian Risiko ini untuk Mengidentifikasi resiko-resiko potensial, baik yang berasal dari faktor internal maupun faktor eksternal, Memeringkat risiko-risiko berdasarkan kebutuhan untuk segera mendapat penanganan, Meyakinkan pihak manajemen instansi bahwa terdapat risiko-risiko yang menjadi prioritas untuk dikelola secara efektif,”jelasnya.
Inspektur menambahkan, adapun maksud penilaian risiko ini dapat membantu Manajemen, Pimpinan, Pegawai Instansi dengan pandangan tentang kejadian-kejadian yang berpotensi membawa pengaruh, dampak (negatife/positif) terhadap pencapaian tujuan Instansi Pemerintah.
“Penilaian risiko paling bermanfaat jika diintegrasikan ke dalam proses manajemen dan dilakukan dengan pendekatan top-down didukung dengan proses penilaian bottom-up. Penilaian risiko juga dapat menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan sehingga dimungkinkan menghasilkan output maksimal,”terangnya.(hms8).
Tidak Ada Komentar