SAMARINDA – Bupati Mahakam Ulu (Mahulu) Bonifasius Belawan Geh, S.H., M.E membuka secara Resmi Rapat Koordinasi (Rakor) dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Mahulu Tahun Anggaran 2022 di ruang Hotel Mercure Samarinda. Kamis (9/3/2023).

Kehadiran Bupati Mahulu dalam Rakor dan Bimtek sekaligus juga membuka Forum Komunikasi & Koordinasi Camat Se-Kabupaten Mahulu Tahun 2023, yang turut dihadiri Sekda Mahulu Dr. Stephanus Madang,S.Sos.,MM., Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan (Asisten I) drg. Agustinus Teguh Santoso M.A.dm.,Kes., Kabag Pemerintahan Yopianus Anyang, S.Kom., serta Narasumber dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri) dan Pemerintah Provinsi Kaltim.

Bupati berterima kasih atas kehadiran seluruh undangan beserta narasumber dari Kementerian Dalam Negeri dan Pemprov Kaltim. Bupati berharap Bimtek yang diikuti seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Camat se-Kabupaten Mahulu meningkatkan pemahaman terkait mekanisme penyusunan dan peningkatan kualitas laporan LPPD dengan data akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. 

“Terima Kasih juga kepada tim penyusun LPPD TA 2021, pada 9 Januari 2023 lalu. Kabupaten Mahulu berhasil meraih trofi dan piagam penghargaan terbaik III Bidang Penyelenggaraan  Pemerintah Daerah se-Kabupaten/Kota Provinsi Kaltim, yang diserahkan oleh Gubernur Kalimantan Timur” tutur Bupati Bonifasius disambut tepuk tangan hadirin. 

Lanjut disampaikan Bupati, LPPD merupakan satu di antara 4 laporan yang wajib disampaikan pemerintah daerah kepada pusat. Hal ini mengacu pada Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 18 tahun 2020. 

Mengacu pada laporan tersebut, LPPD berisikan laporan capaian indikator kinerja kunci (IKK) yang terdiri dari indikator kinerja kunci output dan indikator kinerja kunci outcome. Mengingat pentingnya laporan tersebut, maka, bupati meminta setiap OPD dan tim penilai serius membuat laporan. 

Tidak sekedar pelaporan administratif. Melainkan melakukan langkah konkret untuk pencapaian kinerja sesuai kewenangan masing-masing. Sebab, terang bupati, LPPD digunakan pemerintah untuk evaluasi penilaian kinerja dan kesungguhan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. 

“Berikan komitmen penuh dalam penyusunan laporan, sehingga data tersaji dengan tingkat validitas dan akuntabilitas tinggi,” tegasnya.

Lebih lanjut Bupati menyampaikan melalui adanya Forum Komunikasi dan Koordinasi Camat Se-Kabupaten Mahulu ini juga berharap untuk seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), terutama yang memiliki UPTD atau sedang melaksanakan program di tingkat kecamatan, untuk melibatkan Pemerintah Kecamatan. Mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan hasil pelaksanaan.

“Karena di kecamatan tidak memiliki sumber daya anggaran yang memadai untuk melaksanakan tugas-tugas delegatif, oleh karena itu setiap perencanaan kegiatan di wilayah kecamatan, OPD dapat menganggarkan kebutuhan dana kecamatan pada rencana anggaran OPD yang terkait,” jelasnya.

Sementara itu Kepala Bagian Pemerintahan Yopianus Anyang, S.Kom menjelaskan pada hari ini terlaksana dua kegiatan sekaligus yaitu Rakor dan Bimtek Penyusunan LPPD Dan Forum Komunikasi dan Koordinasi Camat Se-Kabupaten Mahulu yang akan diikuti oleh Kepala OPD beserta staf yang bertugas dalam penyusunan LPPD di Lingkungan Pemkab Mahulu, Serta Camat beserta staf Se-Kabupaten Mahulu. 

“Untuk itu selamat kepada seluruh peserta Rakor dan Bimtek Penyusunan LPPD maupun Forum Komunikasi dan Koordinasi Camat Se-Kabupaten Mahulu ini, semoga apa yang dapat didiskusikan pada kegiatan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya bagi daerah kita tercinta Kabupaten Mahulu,” tutupnya. (Prokopim/vta/td)

 

Tidak Ada Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *