Bupati Mahulu Bonifasius Belawan Geh, SH, didampingi oleh Wakil Bupati Mahulu Drs. Y Juan Jenau, Sekretaris Daerah Drs. Yohanes Avun, M.Si, Inspektur Inspektorat Budi Gunarjo Ompusunggu, SE.,Ak.,MM.,Ca.,AAP bersama NARASUMBER dari BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur Sumaljo saat Pembukaan Bimtek Penilaian Risiko Dan Penilaian Maturitas SPIP di Lingkungan Pemda Kabupaten Mahulu. by Datinfo Humpro


UJOH BILANG – Bupati Mahakam Ulu (Mahulu) berharap dari seluruh penanggungjawab di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemkab Mahulu untuk memperkuat tim kerjanya. Hal ini disampaikan Bupati Mahulu Bonifasius Belawan Geh, SH saat membuka Bimtek Penilaian Risiko Dan Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Pemkab Kabupaten Mahulu, di ruang rapat Bappelitbangda, Senin (19/8) pagi.

“Tim ini yang bertanggungjawab untuk menjalankan sistem SPIP ini agar memiliki rancangan pengendalian yang tepat dan melaksanakan rancangan tersebut dengan efektif dalam setiap kegiatan pemerintah yang sedang berlangsung dan yang akan berjalan,”tambah Bupati.

Bupati menghimbau melalui Bimtek yang dilaksanakan menjadi penuntun bagi masin-masing OPD dalam melihat aktivitas kerja, memikirkan apa yang dapat menjadi buruk dan memutuskan kendali yang tepat,  agar tidak terjadi kesalahan yang berulang.

“SPIP tidak dapat dilaksanakan secara parsial, melainkan harus dilaksanakan secara menyeluruh dari tingkat paling tinggi sampai tingkat paling rendah,”terang Bupati.

Bupati melanjutkan disertai juga dengan analisis dan peta risiko serta rencana tindak pengendaliannya untuk dapat memberikan arah penyelenggaraan serta mendorong terwujudnya  SPIP yang lebih baik. “Guna meningkatnya Maturnitas SPIP ke jenjang yang lebih tinggi di lingkungan Kabupaten Mahulu,”harapnya.

Bupati juga menyampaikan kepada Inspektorat yang memiliki peran penting sebagai mitra kerja OPD dalam melakukan pengawasan. Inspektorat dapat memberi early warning system bagi permasalahan dan kesulitan yang terjadi di Lingkungan Pemerintah Daerah.

“Inspektorat merupakan pintu pertama dalam upaya penyelesaian masalah yang terjadi,”ujarnya.

Disampaikan oleh Sumaljo selaku Wakil Penanggung Jawab narasumber dari BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur, bahwa memang menjadi kewajiban bagi Pimpinan masing-masing OPD untuk melakukan penilaian resiko, identifikasi resiko dan analisis resiko.

“Yang juga merupakan amanah PP 60 Tahun 2008, yang semua pasal didalamnya banyak yang memang memberikan sesuatu amanah atau kewajiban bagi pimpinan instansi untuk melaksanakan unsur-unsur SPIP mulai dari tahap pengendalian, penilian resiko sampai dengan pemantauan,”jelasnya.

Selain itu Ia mengungkapkan, ucapan terima kasih kepada pihak Mahulu telah mempercayakan BPKP sebagai narasumber dalam Bimtek ini.

“Karena memang kami merupakan Pembina penyelenggaraan SPIP di setiap instansi,”tutupnya.(hms8).

Tidak Ada Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *