UJOH BILANG – Bupati Mahakam Ulu (Mahulu) Bonifasius Belawan Geh, SH., M.E yang diwakili oleh Wakil Bupati Mahulu Drs. Yohanes Avun, S.Mi membuka High Level Meeting dan Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Mahulu. Jumat (03/12), di Ruang Rapat Bappelitbangda. 

Turut hadir Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan E. Tekhen Yohanes, S.Pd. Acara ini juga diselenggarakan secara virtual diikuti oleh Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Kaltim Darmansyah M. Rijanto.

Bupati melalui sambutan yang dibacakan Wabup Mahulu menyatakan, pembentukan TPID didorong hingga ke level kabupaten/kota untuk memperkuat aspek kelembagaan. “Hal tersebut tidak terlepas dari fakta bahwa TPID di level kabupaten/kota  lebih mengetahui kondisi terkini yang dihadapi daerahnya terkait pengendalian harga,”ucapnya.

Wabup menambahkan, TPID di tiap kabupaten/kota ini diperkuat melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Mekanisme Dan Tata Kerja Tim Pengendalian Inflasi Pusat, Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi, Dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota.

Bupati Mahakam Ulu (Mahulu) Bonifasius Belawan Geh, SH., M.E yang diwakili oleh Wakil Bupati Mahulu Drs. Yohanes Avun, S.Mi membuka High Level Meeting dan Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Mahulu.

Jadi lanjutnya, peranan TPID semakin krusial di tengah pandemi ini. “Saya berharap melalui berbagai program kerja yang dimiliki instansi yang tergabung dalam TPID dapat mengendalikan inflasi, khusus di wilayah Mahulu,”harapnya.

Tantangan di sektor perekonomian saat ini masih cukup berat diakibatkan oleh pandemi covid-19 yang melanda berbagai daerah termasuk Kabupaten Mahakam Ulu, tidak tergerus  akibat kenaikan harga yang disebabkan oleh inflasi.

Hal senada juga disampaikan Kepala Bagian Perekonomian dan SDA, Lung, SH, tujuan dari rapat TPID Kabupaten Mahulu sebagai tindakan lanjut dari  pemerintah daerah dalam mengatasi  inflasi di wilayah Mahulu, dengan mendengarkan masukan dan saran dari masing-masing anggota TPID Mahulu. “Dari masukan dan saran itu nanti akan dibahas dan ditetapkan, langkah-langkah kebijakan apa saja yang diambil dalam pengendalian inflasi daerah,”ungkap Kabag.

Dia menambahkan melalui Kasubbag Ekonomi Indira Reysia Anggun ST, ada tiga pokok program prioritas Kabupaten Mahulu dalam pengendalian Inflasi tahun 2021-2026. Pertama,  meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana prasarana publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan, pariwisata dan aksesibilitas wilayah. 

Kedua, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi potensi sumberdaya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat, pembangunan berkelanjutan, berkeadilan dan ramah lingkungan. Ketiga, meningkatkan kesejahteraan petani dengan mengembangkan bantuan permodalan, penerapan manajemen teknologi pertanian berbasis kerakyatan dan wawasan lingkungan.(Prokopim/aim/td)

 

Tidak Ada Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *