JAKARTA – Bupati Mahakam Ulu (Mahulu), Angela Idang Belawan, membahas regulasi insentif guru PAUD dan penguatan digitalisasi pendidikan dalam audiensi bersama Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Dr. Fajar Riza Ulhaq, M.Si., di Jakarta, Kamis (16/04/2026).
Pertemuan yang berlangsung di Kantor Kemendikdasmen RI, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta tersebut membahas sejumlah agenda penting, di antaranya alokasi perangkat pembelajaran digital berupa interactive flat panel, program revitalisasi pendidikan jenjang PAUD, SD, dan SMP, penguatan kapasitas sumber daya manusia pendidikan, serta solusi atas kendala regulasi insentif tenaga pendidik PAUD non-ASN.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Mahulu, menyoroti adanya regulasi terbaru yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan tenaga pendidik PAUD.
“Saat ini terdapat regulasi yang tidak lagi memperbolehkan pemberian insentif kepada tenaga pendidik PAUD non-ASN melalui APBD. Hal ini menjadi perhatian serius bagi kami karena berdampak langsung pada para pendidik di daerah,” ujarnya.
Angela Idang Belawan kemudian melakukan konsultasi langsung kepada Wamendikdasmen, Dr. Fajar Riza Ulhaq, M.Si., untuk mencari solusi atas kebijakan tersebut.
“Kami telah berkonsultasi dan saat ini masih dalam tahap kajian oleh Kementerian Pendidikan. Kami berharap ada skema kebijakan yang dapat mengakomodir kebutuhan daerah, khususnya wilayah terpencil seperti Mahakam Ulu,” jelas bupati saat diwawancarai usai audiensi.
Selain itu, Bupati juga menyoroti kondisi kepemimpinan sekolah yang masih didominasi oleh pelaksana tugas (Plt). Saat ini, sebagian besar kepala sekolah di Indonesia masih berstatus Plt, termasuk di Mahakam Ulu yang memiliki 23 sekolah dengan kepala sekolah belum definitif. Oleh karena itu, Pemkab Mahulu mengusulkan penambahan kuota pelatihan dan sertifikasi calon kepala sekolah agar dapat segera terisi secara definitif.
“Saya tadi telah mengusulkan peningkatan kuota seleksi kepala sekolah, mengingat secara nasional hanya tersedia sekitar 3.000 kuota, sementara Mahakam Ulu diperkirakan hanya mendapat satu alokasi. Maka kami berkoordinasi agar pelaksanaan tes bisa difasilitasi daerah kita. Dan Tim juga sudah kami arahkan untuk mempersiapkan para calon agar dapat mengikuti sertifikasi dan segera menjadi kepala sekolah definitif,” jelasnya.
Di sisi lain, transformasi digital pendidikan juga menjadi perhatian serius Bupati Mahulu. Ia mengusulkan penambahan perangkat interaktif (panel digital) yang saat ini baru tersedia di 17 sekolah, dengan kebutuhan tambahan untuk 9 sekolah lainnya.
“Keterbatasan infrastruktur telekomunikasi masih menjadi tantangan utama. Saat ini, kecepatan bandwidth di Mahakam Ulu masih berkisar antara 2 hingga 4 Mbps dan belum merata di seluruh wilayah. Sementara itu, anak-anak saat ini lebih tertarik belajar secara digital. Karena itu, interaktif panel sangat penting untuk mendukung proses pembelajaran,” terangnya.
Selain itu, Wamendikdasmen memberikan arahan agar daerah menyampaikan usulan resmi terkait penggunaan dana BOS melalui mekanisme diskresi, meskipun diakui belum mampu sepenuhnya menutupi kebutuhan insentif tenaga pendidik.
Dalam audiensi tersebut, Wamendikdasmen juga menyoroti fenomena di Mahakam Ulu, di mana terdapat keinginan untuk menegerikan sekolah swasta, berbeda dengan tren di banyak daerah lain yang justru mempertahankan status swasta.
Hal ini menjadi perhatian Wakil Menteri karena di banyak daerah justru memilih tetap swasta, sementara di Mahakam Ulu, dengan jumlah penduduk yang relatif sedikit dan keterbatasan anggaran, opsi penegerian sekolah dipandang sebagai upaya menjamin kesejahteraan guru.
Di akhir audiensi, Pemkab Mahulu berharap seluruh aspirasi yang telah disampaikan dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah pusat dalam merumuskan kebijakan yang lebih berpihak pada daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), sehingga akses dan kualitas pendidikan dapat terus meningkat secara merata. (Prokopim/vta)
Tidak Ada Komentar