Bupati Mahakam Ulu Bonifasius Belawan Geh, SH saat memberi arahan dan membuka kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan OPD dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2019, di Hotel Bumi Senyiur.


BPKAD Gandeng Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Doktor Ilmu Akuntansi Universitas Padjajaran

SAMARINDA- Bupati Mahakam Ulu Bonifasius Belawan Geh, SH membuka Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan Organisasi Perngakat Daerah (OPD) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ( LKPD) Mahulu di di Ballroom lantai II Hotel Bumi Senyiur, Samarinda, Rabu (4/3)

Acara yang diselenggarakan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah ( BPKAD) dalam rangka mempersiapkan penyusunan laporan keuangan daerah yang sistematis, andal dan akuntabel, dilaksanakan selama 3 hari dari tanggal 4-6 Maret 2020, yang diikut Pejabat Penatausahaan Keuangan OPD dan Operator Simda Keuangan dari 53 OPD yang berada di Lingkup Pemkab Mahulu tersebut.

Hadir mendampingi Bupati Mahulu, Wakil Bupati Drs. Y Juan Jenau, dan Sekdakab Drs. Yohanes Avun, M.Si serta Asisten Bidang Pemerintahan dan Humas (Asisten I) Ir. Dodit Agus Riyono, MP. Menurut Bupati Mahulu dalam sambutannya menegaskan ada beberapa hal penting mengapa kegiatan tersebut diadakan, dalam proses penyusunan laporan keuangan dan laporan kinerja. Pertama, mengenai mekanisme penatausahaan anggaran kita belum sesuai dengan amanat aturan perundangan. Sejak tahun anggaran 2020 ini.

“Saya wajibkan kepada semua kepala OPD melakukan penyusunan laporan kinerja dan laporan keuangan secara menyicil. Untuk itu, Inspektorat perlu mempersiapkan diri dalam melakukan pendampingan setiap OPD, Kecamatan dan Kampung,” tegas Bupati.

Berikutnya, laporan keuangan dan laporan kinerja bukan hanya menjadi tanggungjawab Bendahara Pembantu dan operator Simda di setiap OPD. Batas nalar dan kemampuan mereka menyelesaikan laporan kinerja dan keuangan masih membutuhkan bimbingan secara berjenjang, dimulai bimbingan dari PPTK, PPK, KPA dan PA.

“Saya perhatikan bahwa aspek ini belum ditangani secara serius disetiap OPD. Bahkan ada kecenderungan untuk menyerahkan beban dan tanggungjawab penyusunan laporan sepenuhnya kepada Bendahara Pembantu dan operator Simda. Ini kekeliruan yang harus segera kita selesaikan,” kata Bupati.

Hal senada disampaikan Kepala BPKAD Gerry Gregorius, SE, MSi,AK bahwa BPKAD sebagai perangkat Pengelola Keuangan Daerah sangat serius untuk membimbing OPD dalam menyusun Laporan Keuangannya.

“Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang dibuat oleh BPKAD merupakan konsolidasi atas Laporan Keuangan OPD, agar kedepan OPD diupayakan dapat menyusun Laporan Keuangan tepat waktu,” ujar Kepala BPKAD.

Kepala BPKAD mengungkapkan bahwa pihaknya menggandeng Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Doktor Ilmu Akuntansi Universitas Padjajaran, sebagai tim pendamping.

Tampak hadir dalam kegiatan tersebut diantaranya, Kadis PUPR, Kadis LH, KadisParpora, Kadis Kominfo, Kadis PMK, Kadisdikbud, Kadis DPMP2T, Inspektur Inspektorat, Kadisdukcapil, dan Sekertaris Disparpora, Sekertaris Inspektorat, Kabag Hukum dan Kabag Humas dan Protokol , serta Camat dan Kepala Sekolah.(HMS10/td)

Tidak Ada Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *