UJOH BILANG – Dalam rangka meningkatkan sarana dan prasarana untuk menunjang Pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mahakam Ulu (Mahulu) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Pembangunan Kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Rakor Persiapan Pembangunan Kantor OPD ini dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Drs. Yohanes Avun, M.Si di Ruang Rapat Sekretariat Daerah Kabupaten Mahulu pada Selasa, 9/11/2021.
Wabup mengatakan terkait tentang rencana pembangunan kantor OPD ini dengan sistem Swakelola tipe 1 yang artinya dengan tahapan kegiatan direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh masing-masing OPD dengan leading sector sebagai pengawas Teknis Konstruksi Pelaksana yaitu dinas PUPR dan APIP/Inspektorat.
“Jadi, sistem swakelola ini melibatkan masyarakat di sekitar, mulai dari Tukangnya maupun materialnya kita berdayakan masyarakat dan pengusaha material yang ada disini, serta untuk ukir juga kita pekerjakan Pengukir seni dari daerah sini. Karena apabila kita lelang pasti jarang tepat waktu ada saja nanti masalahnya,” ungkap Yohanes Avun.
Drs. Yohanes Avun, M.Si pun menjelaskan bahwa Rencana Pembangunan Kantor OPD akan dilaksanakan pada Tahun 2022 dengan perencanaan pembangunan pada 10 Kantor yang terdiri dari Kantor PUPR, Inspektorat, Perizinan, Disdukcapil, Bapenda, Bpkad, BKPP, Disparpora, DKPP, DPMK.
“Jadi, Pilihan 10 kantor atas dasar kesepakatan bersama pada Rakor hari ini, dan Rencana pada Pembangunan 10 kantor ini akan dibuatkan SK OPD penetapan pelaksana swakelola dan penetapan standar biaya yang draft-nya akan dibuat oleh bagian Pengadaan barang dan jasa,” jelasnya.
Lanjut Wakil Bupati Drs. Yohanes Avun, M.Si menjelaskan Rencana Pembangunan Kantor OPD ini Pemkab menganggarkan dana pada setiap OPD untuk membangun kantornya sendiri dengan satu desain dan di satu lingkungan pada Lahan aset milik Pemkab Mahulu.
“Maka dengan rencana akan dibangunkan 10 perkantoran total anggarannya itu 15M. Jadi Dalam RKPD 2022 teranggarkan 10M, masih ada kekurangan 5M. Nah untuk tambahan 5M itu ditentukan setelah ada evaluasi RANPERDA APBD TA 2022 oleh provinsi Kaltim,” terangnya.
Rakor ini turut dihadiri oleh asisten bidang Pemerintah dan Kesejahteraan rakyat Ir. Dodit Agus Riyono, MP, Inspektur Inspektorat Budi Gunarjo Ompusunggu, SE,Ak,MM,Ca,AAP, Kepala Dinas PUPR, Yohanes Andy Abeh,S.Sos.,M.Si, Kepala BPKAD, Gerry Gregorius,SE.,M.Si,Ak., Kabid Perencanaan, Pengendalian Pembangunan, Penelitian dan Kerjasama Pembangunan, Rudi Warjono, S.SI, Kasubbag Perencanaan dan Pembiayaan Pembangunan Daerah, Gregorius Lasah Higang, SE, Kasubbag Prasarana Wilayah Dhepsy Tandy Pasaruan,ST, Kabid Aset Daerah Fahrial Ansori. (HMS/vta/td)
Tidak Ada Komentar