Samarinda – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mahakam Ulu (Mahulu), melalui Asisten Bidang Administrasi Umum (Asisten III) Sekretariat Daerah, Kristina Tening, S.H., M.Si., mewakili Bupati Mahulu, secara resmi membuka Seminar Akhir Kajian Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang Daerah Aliran Sungai (DAS) Mahakam Ulu, yang digelar di Hotel Yello, Samarinda, Senin (04/08/2025).
Dalam sambutan Bupati Mahulu Dr. Bonifasius Belawan Geh, S.H., M.E., yang dibacakan Asisten III, ditegaskan bahwa masyarakat Mahakam Ulu memiliki keterikatan yang sangat kuat dengan Daerah Aliran Sungai Mahakam. Sungai ini tidak hanya menjadi jalur transportasi utama dan sumber air, tetapi juga menjadi ruang hidup dan ruang batin masyarakat yang membentuk nilai, budaya, serta sistem ekonomi sejak turun-temurun.
“DAS Mahakam bukan sekadar bentang geografis, melainkan nadi kehidupan masyarakat Mahulu. Oleh karena itu, pengelolaan ruang di kawasan ini tidak bisa diseragamkan, melainkan harus disesuaikan dengan karakteristik sosial dan ekologi masing-masing wilayah,” demikian disampaikan dalam sambutan.
Disampaikan pula bahwa setiap kecamatan memiliki dinamika yang berbeda. Seperti Long Bagun, Laham, dan Long Hubung yang mengandalkan pertanian dan jasa perdagangan sungai; Long Pahangai yang kuat pada kearifan pengelolaan hutan bukan kayu seperti rotan dan madu; serta Long Apari yang masih lekat dengan budaya berburu dan berladang tradisional.
Bupati Mahulu juga menyoroti pentingnya kebijakan yang inklusif dan berpihak pada masyarakat pinggiran sungai. Ia mendorong agar perumusan strategi pengendalian ruang DAS menggabungkan kekuatan ilmiah dan kearifan lokal melalui partisipasi nyata masyarakat.
Ada empat pesan utama yang ditekankan: 1. Kebijakan harus berbasis data dan konteks lokal — bukan hanya angka makro, tetapi realitas mikro yang dihidupi masyarakat sehari-hari; 2. Partisipasi masyarakat adalah kunci keberhasilan — melibatkan tokoh adat, perempuan, pemuda, dan kelompok rentan dalam setiap tahap perencanaan; 3. Harmonisasi pembangunan dan perlindungan lingkungan — jangan korbankan fungsi ekologis hanya demi pertumbuhan fisik; dan 4. Pengawasan berbasis komunitas — masyarakat perlu diberdayakan sebagai penjaga utama DAS, dengan dukungan teknologi, pelatihan, dan perlindungan hukum.
“Kita tidak boleh menjadikan masyarakat sekadar objek dari kebijakan, tetapi sebagai mitra utama dalam menjaga dan merancang ruang hidupnya sendiri,” tegasnya.
Seminar ini diharapkan menghasilkan rumusan kebijakan yang tajam secara konseptual namun tetap membumi dalam implementasi, demi memastikan kelestarian DAS Mahakam Ulu sebagai warisan ekologis dan sumber kehidupan generasi mendatang.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Mahakam Ulu, Didik Subgya, S.E., M.Si., Direktur Kerja Sama Universitas Hasanuddin, Dr. Amril Hans, M.PA., Ketua Tim Kajian DAS Universitas Hasanuddin, Dr. Andang Suryana Soma beserta seluruh tim kajian DAS Universitas Hasanuddin, serta kepala badan/dinas/bagian dan para camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu.(Prokopim/lx)
Tidak Ada Komentar