SAMPAIKAN KONDISI KAWASAN PERBATASAN DI MAHULU, PEMENUHAN 3 PRINSIP DASAR YAITU PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN DAN JEMBATAN, LISTRIK SERTA TELEKOMUNIKASI
MAHAKAM ULU – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) Dr. Stephanus Madang,S.Sos,MM mengikuti Rapat Validasi data dan Analisis Kebutuhan intervensi dalam rangka pemenuhan layanan sosial dasar Kawasan perbatasan berdasarkan Indeks pemenuhan layanan sosial dasar Kawasan Perbatasan (IPLSD-KP) melalui Video Conference (Vidcon).
Acara yang digelar oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Republik Indonesia dibuka oleh Asisten Deputi Infrastruktur Ekokesra Dr. Nurdin, S.Sos, M.Si, yang di ikuti oleh 4 Kabupaten yaitu Kabupaten Mahakam Ulu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Malinau, dan Kabupaten Tambrauw.
Di Ruang Kerja Sekda Mahulu Dr. Stephanus Madang,S.Sos,MM, Selasa (15/02/22) dalam paparannya menyampaikan Masalah Utama di Kawasan Perbatasan Wilayah Mahulu yaitu Keterisolasian dari aksebilitasnya yang masih rendah, karena di Kecamatan perbatasan yakni Kecamatan Long Apari dan Kecamatan Long Pahangai maupun di Ibukota kabupaten sendiri untuk menuju ke Ibukota Provinsi kondisi jalan masih belum beraspal /optimal.
“Selain itu juga infrastruktur jalan dan jembatan ini yang belum optimal, karena apabila ini sudah optimal akan berpengaruh pada aktivitas ekonomi, karena memang untuk menuju kedua kecamatan ini, masih melalui jalur sungai yang melewati arus jeram sehingga memiliki resiko keselamatannya masih tinggi dan bahaya pada situasi tertentu terutama pada situasi kondisi air yang kurang baik” ungkap Sekda yang menjadi Narasumber dalam Rapat dengan BNPP.
Ditambahkan Sekda berharap untuk menjadi perhatian Pemerintah Pusat agar dengan terbangunnya jalan dan jembatan yang sudah ada dapat lebih ditingkatkan, sehingga dengan tingkatnya harapnya dapat terhubung dengan baik dan dapat mengurangi biaya menuju kecamatan di perbatasan.
“Selain itu juga harapan kami untuk menjadi perhatian pemerintah pusat juga pada jalan trans Kalimantan atau jalan poros, Jalan yang menghubungkan dari pusat ibukota provinsi maupun ke kabupaten Mahulu. Karena jika terwujudnya IKN nanti itu sangat terlihat jelas atau doplang antara ibukota pusat dengan ibukota kami mahulu,”ungkap Sekda Mahulu.
Lanjut disampaikan Dr.Stephanus Madang,S.Sos.,MM menyampaikan untuk Percepatan Pembangunan dikedua Kecamatan Lokpri ini Sangat berharap Pada Pemerintah Pusat, karena kewenangan ada pada pemerintah pusat saat ini untuk penanganan infrastruktur pembangunan jembatan dan jalan, Kemudian juga pada Kapasitas Jaringan kami harap segera mendapat jaringan dari Kementerian Kominfo untuk dibantu dalam meningkatkan kualitas jaringan yang awalnya 2G bisa menjadi 4G, selanjutnya juga Kondisi Pembangkit Listrik pada 2 (dua) Kecamatan masih belum optimal artinya belum 24 Jam masih 6 jam,dengan demikian Kami harap dari Kementerian BUMN untuk PLN dapat meningkatkan Pembangkit Listrik yang bermula hanya 6 Jam meningkat ke 12 Jam atau 24 jam.
“Jadi, saya kira tiga prinsip dasar ini yang perlu didorong untuk 2 (dua) kecamatan ini, yaitu Infrastruktur pembangunan jembatan dan jalan, Komunikasi/Jaringan, dan Kelistrikan kalau secara umum pemenuhan air bersih cukup baik,”tuturnya.
Berkaitan dengan pemenuhan layanan sosial dasar di kawasan perbatasan berdasarkan IPLSD-KP Asisten Deputi Infrastruktur Ekokesra Dr. Nurdin, S.Sos, M.Si mengatakan bahwa memang pada dua kecamatan di wilayah mahulu secara umum 2 tahun sampai dengan 2024 memang harus dikebut sehingga indikator-indikator yang masih kurang lebih di spesifikan.
“Kami berharap didalam putaran perencanaan pembangunan di 2023 yang sudah mulai bergulir untuk data ini lebih siap sehingga kita dapat dikomunikasikan dengan BNPP, agar bisa lebih difokuskan. Karena di tahun 2024 kesejahteraan di Kawasan perbatasan ini harus ditingkatkan, Tentu indikator- indikator yang saya sampaikan tadi adalah hal-hal yang akan menjadi fokus kita semua. Dengan demikian Bersama dengan Kementerian kami juga sepakat untuk kita lakukan percepatan di tahun 2023-2024, karena di 2022 kan sudah berjalan programnya jadi ini kita songsong perencanaannya untuk 2023-2024,”ucap Asdep Ekokesra.(Prokopim/TD/Vta)
Tidak Ada Komentar