UJOH BILANG – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) Dr. Stephanus Madang, S.Sos., M.M mengikuti Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah dalam rangka Pengendalian Inflasi tahun 2023 dengan agenda membahas efektivitas pemanfaatan Belanja Tidak Terduga (BTT) bersama Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui zoom meeting. Kamis (10/08/23)
Rakor yang diikuti oleh seluruh Gubernur, Bupati/Walikota dibuka langsung oleh Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II DR. DRA. HJ. Erliani Budi Lestari, M.Si. Turut hadir mendampingi Sekda pada zoom meeting, Kepala Bappelitbangda Gerry Gregorius, S.E., M.Si., Ak., Kepala BPKAD Yohanes Andy Abeh, S.Sos., M.Si., Kabid Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Penelitian dan Kerjasama Pembangunan Bappelitbangda Jimmy Herman, S.P., M.Si., Kabid Anggaran BPKAD Gregorius Lasah Higang, S.E., Staf Perencana ahli muda Bappelitbangda Theopilus David, S.S.
Dalam sambutan Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II, Inflasi merupakan salah satu indikator penentu keberhasilan pembangunan ekonomi, dengan tingkat inflasi yang tinggi akan mengakibatkan daya beli masyarakat menjadi menurun terhadap barang atau jasa yang dibutuhkan, laju inflasi yang tinggi juga akan memberikan dampak terhadap peningkatan kemiskinan.
“Ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh pemerintah guna pengendalian inflasi dan untuk mencapai target sasaran inflasi sebesar 3% dengan deviasi sebesar 1% ini sesuai dengan PMK Nomor 101/PMK.010/21 tentang sasaran inflasi tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 dimana sasaran inflasi tahun 2022 adalah 3% deviasi 1% kemudian tahun 2023 3% deviasi 1%% dan untuk tahun 2024 target kita adalah 2,5% deviasi 1%, hal ini tentu perlu dukungan komitmen yang kuat dari semua pihak, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk bersama-sama mencapai target sasaran inflasi tersebut,” tuturnya.
Dikatakan lebih lanjut, ketidakpastian global menjadi salah satu ancaman dari dampak perang antara Rusia dan Ukraina kemudian disparitas harga dan pasokan antar wilayah serta iklim dan cuaca termasuk ancaman EL NINO dan untuk itu pemerintah dan pemerintah daerah harus terus menerus melakukan langkah-langkah strategi dalam menghadapi tantangan inflasi kedepan.
Strategi yang dilakukan oleh pemerintah ini adalah strategi 4K yaitu, K1 yakni Keterjangkauan harga yang termasuk didalamnya menjaga daya beli masyarakat, Penguatan penyaluran KPSH, Stabilisasi nilai tukar Rupiah, Percepatan realisasi dan refocusing APBN dan APBD, K2 Ketersediaan pasokan menjaga cadangan pangan Nasional terutama beras, penguatan kerjasama antar daerah, korporatisasi pertanian, peningkatan produktivitas via pembangunan food estate, K3 Kelancaran distribusi perluasan pemasaran melalui platform digital, inovasi sistem logistic, pembangunan sistem logistic daerah, mendorong kemitraan industri dengan petani dan K4 Komunikasi efektif penguatan koordinasi TPID, penguatan data pangan, perluasan pemanfaatan PIHPS sebagai landasan kebijakan TPID dan peningkatan validitas dan kesinambungan data pangan.
“Pemerintah daerah juga diwajibkan melaksanakan 6 upaya konkrit dalam pengendalian inflasi dan ini diperlukan koordinasi, sinergitas dan kolaborasi yang kuat yaitu melaksanakan operasi pasar murah, sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang, kerjasama dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan, Gerakan menanam, merealisasikan BTT, dukungan transportasi dari APBD,” ungkapnya.
Lebih lanjut dikatakan, Pelaksanaan pemanfaatan BTT, sesuai dengan arahan Bapak Presiden maka Kemendagri menindaklanjuti dengan mengeluarkan Surat Edaran mengenai penggunaan BTT dalam rangka pengendalian inflasi di daerah pada Jumat 19 Agustus 2022 dengan Nomor Surat 500/4825/SJ yang bertujuan untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam menjaga ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga pangan, daya beli masyarakat, mendukung kelancaran distribusi serta stabilitas perekonomian di daerah.
“Beberapa point penting diantaranya Kepala Daerah berwenang mengambil Tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan/atau masyarakat dapat menggunakan anggaran BTT, Gubernur/Bupati/Walikota melakukan optimalisasi anggaran dalam APBD yang terkait dengan pengendalian inflasi daerah,” ungkapnya.
Usai mengikuti rakor Sekda Dr. Stephanus Madang, S.Sos., M.M mengatakan, Pemkab Mahulu mendukung penuh langkah-langkah strategi dalam menghadapi tantangan inflasi yang mengacu pada strategi 4K juga mengoptimalkan penggunaan anggaran BTT.
“Dukungannya tentu kita tetap mengacu pada strategi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat, terutama strategi 4K tadi tetapi juga kita sesuaikan dengan kondisi karakteristik di daerah pada prinsipnya kita akan tingkatkan komunikasi yang efektif dalam tim TPID, karena sampai hari ini memang kita rasakan masih belum optimal artinya di lintas sektor yang mempunyai tugas pokok dan fungsi masing-masing dalam rangka penurunan inflasi daerah ini, yang utama peran pemda dan pemkab ini coba akan kita lihat dukungannya di dalam alokasi APBD maupun tadi juga hal-hal yang antisipatif yang bisa melalui pendanaan BTT, dan seperti yang disampaikan oleh Kementrian Keuangan regulasi yang sudah dikeluarkan atau diterbitkan oleh pemerintah pusat sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dan provinsi/kabupaten/kota supaya tidak ada keraguan lagi di dalam pemanfaatan dana BTT dan tentu ini akan kita tindak lanjuti sesuai dengan syarat, prosedur dan tata kelola yang telah diatur didalam regulasi yang ditentukan,” tutur Sekda.(Prokopim/len)
Tidak Ada Komentar