Jakarta – Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) yang diwakili oleh Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setkab Mahulu (Asisten I), drg. Agustinus Teguh Santoso, M.Adm., Kes., menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Teknis Perumahan Perdesaan. Kegiatan ini berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat. Selasa (29/04/2025)
Rakor ini digelar dengan agenda pengarahan para Menteri dan pejabat Eselon I terkait kebijakan bidang perumahan dan kawasan permukiman dalam rangka mewujudkan Program Nasional Pembangunan Tiga Juta Rumah.
Terkait hal ini Asisten I Setkab Mahulu, menuturkan bahwa Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah, dalam arahanya menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan untuk menyukseskan program tersebut.
“Bapak Fahri Hamzah menyampaikan bahwa program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, mengurangi kemiskinan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pembangunan perumahan secara langsung akan membuka lapangan pekerjaan dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Dan juga menekankan bahwa pembangunan rumah harus sesuai dengan standar minimal, mencakup kualitas atap, lantai, dinding, dapur, dan sanitasi, agar benar-benar layak dan nyaman untuk dihuni,” tutur Asisten I.
Kemudian Bapak Fahri Hamzah mendorong peran aktif dari perusahaan swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR), serta sinergi dengan pemerintah daerah dan pemerintah desa/kampung. Pemerintah daerah diminta untuk segera menyelaraskan program ini dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta mengalokasikan anggaran untuk pembangunan atau renovasi rumah layak huni, khususnya bagi masyarakat terdampak bencana.
Pemerintah desa juga diharapkan memasukkan program pembangunan atau renovasi rumah ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Selain itu, pemerintah daerah didorong untuk mempermudah perizinan pembangunan perumahan, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), termasuk pemberian kebijakan khusus seperti pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), serta subsidi pembangunan rumah.
Menanggapi dari arahan ini, drg. Agustinus Teguh Santoso menyampaikan bahwa Pemkab Mahulu siap mendukung penuh program pembangunan tiga juta rumah, khususnya di wilayah perdesaan.
“Pemda Mahulu akan mengidentifikasi jumlah rumah tidak layak huni, kemudian menganggarkan kegiatan renovasi atau pembangunan rumah layak huni melalui APBD, terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Kami juga membuka peluang kerja sama dengan investor, pengembang, maupun perusahaan sebagai mitra dalam mewujudkan program ini. Tentu jumlah rumah yang dibangun atau direnovasi akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,” jelasnya.
Dalam kesempatan dirangkai penyerahan penghargaan bagi stageholder penyedia perumahan. Dan tampak hadir dalam rakor ini, Wakil Menteri Dalam Negeri, Jajaran Eslon I dilingkup Kementerian Perumahan Permukiman dan Kementerian PUPR dan Kementerian Dalam Negeri, Gubernur dan Bupati dari beberapa wilayah di Indonesia, serta kepala Dinas PUPR /Perkim. (Prokopim/tha)
Tidak Ada Komentar