Ujoh Bilang – Mewakili Bupati Mahakam Ulu (Mahulu), Angela Idang Belawan, Wakil Bupati (Wabup) Mahulu, Suhuk., mengikuti koordinasi lintas instansi dalam mengantisipasi dampak kemarau terhadap distribusi kebutuhan pokok, bahan bakar minyak (BBM), LPG, hingga keberlangsungan pelayanan publik di sejumlah wilayah di Kabupaten Mahulu bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim).
Rapat yang digelar secara daring tersebut, dilaksanakan di Ruang Rapat Wakil Bupati, Lantai III Kantor Bupati Mahakam Ulu, Senin (10/8/2026). Turut hadir bersama Wabup Suhuk, Sekda Mahakam Ulu, Dr. Stephanus Madang, S.Sos., M.M., Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, drg. Agustinus Teguh Santoso, M.Adm.Kes., Kepala Pelaksana BPBD Mahakam Ulu, H. Agus Darmawan, S.Pd., M.Si., Sekretaris Bapelitbangda, Franciskus Hului, S.E., M.Si.; Kabid Ketersediaan dan Distribusi Pangan DKPP, Anatolius Bahalan Tigang, S.P., M.A.P.; serta Analis Kebijakan Ahli Muda EkoSDA, Indira Reisa Anggun.
Dalam rapat tersebut, Pemkab Mahulu menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Gubernur Kalimantan Timur, Sekretaris Daerah Provinsi, Bulog, Pertamina, serta berbagai unsur pemerintah dan lembaga di tingkat provinsi yang telah memberikan perhatian terhadap kondisi terkini di Mahakam Ulu.
Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu juga menyampaikan bahwa sejumlah langkah administratif telah dipersiapkan menindaklanjuti arahan Pemerintah Provinsi, khususnya berkaitan dengan permohonan cadangan beras maupun pelaksanaan Gerakan Pangan, dengan tetap menyesuaikan kemampuan dan kondisi daerah.
Adapun Pemerintah Kabupaten Mahulu akan menyampaikan surat kepada Pemerintah Provinsi untuk menjembatani komunikasi dengan Pemerintah Pusat melalui Bappenas, sebagai bagian dari upaya mencari dukungan terhadap kebutuhan daerah.
Dalam rapat tersebut disampaikan bahwa kondisi ketersediaan kebutuhan pokok di ibu kota Kabupaten Mahakam Ulu mulai mendapat perhatian serius. Meskipun kondisi BBM dinilai belum berada pada situasi yang sama, persediaan sejumlah bahan pokok mulai menipis.
“Situasi ibu kota Kabupaten Mahakam Ulu saat ini sudah mulai rawan. Untuk BBM mungkin belum, tetapi untuk bahan pokok, persediaannya sudah mulai menipis,” demikian disampaikan dalam rapat koordinasi tersebut.
Persoalan yang dibahas tidak hanya menyangkut kebutuhan pangan, tetapi juga kebutuhan non pangan, termasuk BBM dan LPG. Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu menilai persoalan tersebut perlu diantisipasi secara menyeluruh agar tidak berkembang dan mengganggu aktivitas masyarakat.
Perhatian khusus juga diarahkan kepada masyarakat di Kecamatan Long Apari dan Long Pahangai. Dampak keterbatasan pasokan tidak hanya berpotensi mempengaruhi kebutuhan masyarakat, tetapi juga keberlangsungan pelayanan publik.
Salah satu perhatian utama adalah ketersediaan solar untuk operasional pembangkit listrik PLN. Keterbatasan pasokan solar berpotensi mempengaruhi pelayanan ketenagalistrikan, yang pada akhirnya dapat berdampak terhadap fasilitas pelayanan masyarakat, termasuk puskesmas, sekolah, dan layanan publik lainnya.
Selain persoalan kelistrikan, gangguan juga terjadi pada salah satu tower Telkom di Long Apari yang tidak berfungsi akibat tersambar petir. Kondisi tersebut dinilai perlu mendapat perhatian dari pihak terkait untuk mendukung keberlangsungan komunikasi masyarakat di wilayah tersebut.
Persoalan infrastruktur jalan turut menjadi bagian penting dalam pembahasan. Ruas jalan yang menuju wilayah dalam Kabupaten Mahakam Ulu merupakan ruas jalan nasional sehingga kewenangan penanganannya berada pada Pemerintah Pusat.
Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu berharap dapat ditemukan ruang solusi agar pemerintah daerah tetap dapat memberikan intervensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kewenangan yang dimiliki.
Hal tersebut menjadi penting mengingat kondisi geografis dan potensi bencana di Mahakam Ulu yang dapat terjadi setiap tahun, baik banjir maupun kekeringan. Ruas Long Pakaq menuju Long Apari sebagai salah satu penghubung melalui jalur darat dinilai memiliki posisi strategis dalam mendukung mobilitas dan distribusi logistik masyarakat.
Di sisi lain, keterbatasan Transfer ke Daerah (TKD) juga menjadi salah satu tantangan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu dalam merespons kebutuhan tersebut. Karena itu, Pemkab berharap dukungan program Pemerintah Provinsi dapat mempertimbangkan kebutuhan logistik Mahakam Ulu dengan pendekatan dan kriteria yang sesuai dengan karakteristik serta kondisi geografis daerah.
Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu menyampaikan terima kasih atas dukungan, perhatian, dan empati yang telah diberikan oleh Pemerintah Provinsi serta berbagai pihak. Dukungan tersebut diharapkan dapat membantu meringankan beban masyarakat sekaligus memperkuat langkah penanganan dampak kemarau.
“Negara harus hadir dalam kondisi seperti saat ini, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kita masing-masing, termasuk dalam menjalankan kewenangan yang ada di Kabupaten Mahakam Ulu,” disampaikan dalam rapat tersebut.
Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu menegaskan bahwa penanganan kondisi tersebut membutuhkan sinergi lintas pemerintahan dan lembaga, dengan tetap berpedoman pada tugas, fungsi, kewenangan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Prokopim)
Tidak Ada Komentar