Balikpapan – Bupati Mahakam Ulu (Mahulu), Angela Idang Belawan, menegaskan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi gerakan bersama seluruh perangkat daerah, bukan hanya menjadi tanggung jawab satu instansi.
Penegasan tersebut disampaikan Bupati Angela ketika membuka High Level Meeting Transformasi Tata Kelola Pendapatan Asli Daerah melalui Strategi Kolaboratif Antar Instansi dan Percepatan Digitalisasi Daerah, di Maxone Hotels Balikpapan. Selasa (11/8/2026)
Menurut Bupati, kemandirian fiskal merupakan salah satu ukuran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Karena itu, seluruh perangkat daerah harus mengambil bagian dalam mengoptimalkan setiap potensi penerimaan sesuai kewenangannya, baik dari pajak maupun retribusi daerah.
“Peningkatan Pendapatan Asli Daerah tidak dapat hanya menjadi tanggung jawab Bapenda semata. Seluruh perangkat daerah harus menjadi bagian dari gerakan bersama untuk mengoptimalkan setiap potensi penerimaan yang dimiliki pemerintah daerah,” tegasnya.
Bupati meminta komitmen dan kesepahaman antar perangkat daerah yang telah dibangun tidak berhenti pada koordinasi, tetapi menjadi pedoman nyata dalam pengelolaan dan pengamanan sumber-sumber penerimaan daerah. Kerja sama tersebut juga harus terus disesuaikan dengan perkembangan regulasi dan potensi daerah.
Angela Idang Belawan juga menekankan pentingnya sinergi Pemerintah Kabupaten Mahulu dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam optimalisasi pemungutan pajak dan opsen.
Ia menilai peningkatan penerimaan dari Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sangat bergantung pada kepatuhan masyarakat. Karena itu, pendataan kepemilikan kendaraan dan penertiban administrasi harus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan.
Pada saat yang sama, Bupati mengingatkan ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mahulu agar menjadi teladan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Kendaraan dinas pemerintah daerah yang masih memiliki tunggakan pajak juga diminta segera diselesaikan sebagai bentuk kepatuhan terhadap aturan.
Bupati turut menekankan kesiapan pembentukan UPTD PPRD di Kabupaten Mahulu sebagai langkah strategis untuk menghadirkan layanan Samsat yang lebih dekat, cepat, mudah dan efisien bagi masyarakat. Persiapan regulasi, sarana prasarana, lahan hingga sumber daya manusia harus dilakukan secara matang.
Selain itu, pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) menjadi perhatian serius. Bupati meminta rekomendasi hasil pemeriksaan BPK ditindaklanjuti melalui pembenahan tata kelola, termasuk penetapan, rekonsiliasi dan pengawasan terhadap proyek yang memanfaatkan material daerah.
“Saya menginstruksikan agar setiap temuan segera ditindaklanjuti sesuai rencana aksi yang telah ditetapkan,” tegasnya.
Bupati Angela juga menyampaikan apresiasi kepada Bankaltimtara Cabang Ujoh Bilang atas dukungannya dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, kolaborasi pemerintah daerah dengan BPD Kaltimtara menjadi modal penting dalam mempercepat transformasi digital sekaligus memperkuat tata kelola keuangan daerah.
Bupati berharap High Level Meeting tidak berhenti sebagai forum pembahasan, tetapi menghasilkan langkah nyata dan memperkuat sinergi seluruh pihak dalam meningkatkan penerimaan daerah secara berkelanjutan.
“Mari kuatkan sinergi dan kebersamaan, untuk PAD meningkat dan berkelanjutan,” tutup Bupati Angela mengakhiri Sambutannya. (Prokopim/tha)
Tidak Ada Komentar