Samarinda – Mewakili Bupati Mahakam Ulu (Mahulu) Dr.Bonifasius Belawan Geh, S.H., M.E., Plt. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II) Wenefrida Kayang, S.Sos., M.Si., menghadiri pertemuan dan diskusi bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI Hj.Arifah Fauzi, yang berlangsung di Ruang Ruhui Rahayu Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Samarinda. Sabtu (10/05/25)
Kegiatan ini dibuka langsung Gubernur Kaltim Dr. H. Rudy Mas’ud, S.E., M.E., dengan tujuan untuk terus memperkuat komitmen dalam memperjuangkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui kebijakan strategis dan kolaboratif,.
Dalam sambutan Gubernur Kaltim menyampaikan Selamat Datang di Bumi Etam Kaltim kepada Ibu Menteri PPPA, diharapkan diskusi pada hari ini menghasilkan komitmen nyata mulai dari Pemerintah Pusat hingga Daerah untuk mendukung pengembangan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Provinsi Kaltim.
Saat ini Provinsi Kaltim telah menjadi daerah yang strategis dalam pembangunan nasional. Terbukti, dengan keberadaannya Ibu Kota Nusantara (IKN), Untuk itu Pemprov kaltim menilai program pengembangan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sangat penting dibangun, khususnya di Kaltim. Sehingga kedepan Kaltim mampu mencetak sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas.
“Artinya, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah fondasi utama dalam membentuk masyarakat yang adil, inklusif, dan berkelanjutan di masa yang akan datang,” ungkap Gubernur.
Disamping itu Menteri PPPA RI Hj. Arifah Fauzi menyampaikan penekanan dalam pentingnya sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pemberdayaan perempuan dan penguatan kapasitas keluarga menangani permasalahan kekerasan yang menimpa perempuan dan anak.
“Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan masalah serius yang memerlukan perhatian dan tindakan bersama. Kami mengajak seluruh kepala daerah khususnya Bupati/Walikota se-Kalimantan Timur untuk memperkuat komitmen dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi perempuan dan anak melalui implementasi kebijakan dan program di daerah masing-masing,” ujar Menteri PPPA.
Menteri PPPA mengungkapkan solusi terhadap persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak bisa dilakukan secara parsial, tetapi harus dibangun melalui pendekatan kolaboratif antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat sipil. Untuk menjawab berbagai tantangan terkait perempuan dan anak, Kemen PPPA tengah memfokuskan upaya pada tiga program prioritas, yaitu; Pengembangan Ruang Bersama Indonesia (RBI) sebagai penguatan pelaksanaan Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA/KRPPA) dan integrasi dengan program pembangunan desa lainnya; Perluasan Pemanfaatan Call Center SAPA 129 untuk memastikan layanan pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat diakses lebih luas dan responsif; dan Pengembangan Satu Data Perempuan dan Anak Berbasis Desa.
“Ketiga inisiatif ini dirancang untuk memperkuat sistem perlindungan secara menyeluruh, mulai dari pencegahan, penanganan, hingga pemulihan korban. Sebuah platform kolaboratif, layanan pengaduan yang cepat, dan data yang terintegrasi merupakan pondasi penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi perempuan dan anak di seluruh Indonesia. Harapannya, pemerintah daerah juga dapat mendukung dan mengimplementasikan kebijakan pusat ke daerahnya masing-masing,” kata Hj.Arifah Fauzi.
Sementara itu Plt. Asisten II Wenefrida Kayang, S.Sos., M.Si., dalam kesempatan forum diskusi menyampaikan apresiasi atas inisiatif Kementerian PPPA RI yang secara aktif membangun komunikasi dengan Pemerintah Pusat dan daerah dalam Upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak.
Dalam forum diskusi disampaikan pula saat ini Kabupaten Mahakam Ulu belum memiliki Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA), Namun hal ini menjadi perhatian penting mengingat UPT PPA ialah ujung tombak dalam memberikan layanan terpadu bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Oleh sebab itu Pemerintah Kabupaten Mahulu siap melakukan kajian dan langkah-langkah dalam pembentukan UPT PPA ini.
“Dengan semangat ingin membangun Mahakam Ulu untuk lebih maju seperti daerah lainnya, tentu kedepan Pemerintah Kabupaten Mahulu berkomitmen segera memproses pembentukan adanya UPT PPA sehingga program-program yang diluncurkan dari Menteri PPA segera terjalankan di Mahulu,” terangnya.(Prokopim/vta)
Tidak Ada Komentar