DPRD Apresiasi LKPD Mahulu Raih Opini WTP
UJOH BILANG – Bupati Mahakam Ulu (Mahulu) Bonifasius Belawan Geh, SH menyampaikan Pengantar Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mahulu Tahun Anggaran 2019. yang disampaikan pada Rapat Paripurna VI Masa Sidang II Tahun 2020, di ruang rapat Kantor Bappelitbangda, Selasa (7/7).
Dalam pengantanya Bupati menyampaikan bahwa Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Mahulu TA 2019 merupakan kewajiban Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Serta Pasal 320 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang dipertangungjawabkan pelaksanaannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Mahulu.
“yang pada intinya menyatakan bahwa kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir,”jelas Bupati.
Bupati menambahkan, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Mahulu TA 2019 yang disampaikan kepada DPRD hari ini, telah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur .
‘Dan pada tanggal 23 Juni 2020, Mahulu berhasil memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2019,”ungkap Bupati.
Ringkasnya Bupati sangat berharap bahwa setelah pembahasan secara menyeluruh, oleh DPRD dapat menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2019
“Sehingga selanjutnya dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,”harap Bupati.
Sementara itu saat memimpin Rapat Paripurna tersebut Ketua DPRD Mahulu Novita Bulan, SE.,M.BA menyampaikan Rapat Paripurna ini merupakan tindak lanjut dari hasil pemeriksaan oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur terhahap LHP Pemkab Mahulu TA 2019.
“Dari hasil pemeriksaan tersebut untuk pertama kalinya Pemkab Mahulu memperoleh opini WTP, untuk itu atas nama pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Mahulu, mengucapkan terimakasih dan apresiasi yang tinggi, kepada Kepala Daerah dan jajaran Perangkat Pemkab Mahulu, yang telah bersama-sama mewujudkannya,”katanya.
Ketua DPRD melanjutkan, selain itu Rapat Paripurna ini juga bentuk keseriusan Pemerintah Daerah dalam mematuhi ketentuan regulasi, dimana LKPD hasil pemeriksaan dibahas bersama kepala daerah dan DPRD untuk mendapatkan persetujuan bersama sebelum ditetapkan sebagai peraturan daerah.
Dalam Paripurna tersebut hadir pula Wakil Bupati Mahulu Drs. Y. Juan Jenau, Wakil Ketua I Tiopilus Hanye, S.AB., M.Si, Wakil Ketua II Martin Hat L., ST., MM., Pj. Sekretaris Daerah Dr. Stephanus Madang, S.Sos., MM,, Para Anggota DPRD Mahulu, Pimpinan OPD, Forkompinda Kabupaten Mahulu.(HMS8/td)
Tidak Ada Komentar