UJOH BILANG – Wakil Bupati Mahakam Ulu (Mahulu) Drs. Yohanes Avun, M.Si mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual di ruang kerja Wabup. Selasa (30/08/22)
Rakor yang dipimpin oleh Mendagri Jenderal Pol. (Purn) Prof. Drs.H, Muhammad Tito Karnavian,M.A,Ph.D turut hadiri Wakil Mendagri John Wempi Wetipo, S.H., M.H, Kepala Badan Pusat Statistis (BPS) RI Dr. Margo Yuwono, M.Si, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Dr. (HC) Drs. A. Halim Iskandar, M.Pd serta Kepala Daerah seluruh Indonesia.
Dalam sambutan Mendagri Jenderal Pol. (Purn) Prof. Drs.H, Muhammad Tito Karnavian, M.A,Ph.D mengatakan, rapat koordinasi merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden RI pada Rakornas Pengendalian Inflasi tanggal 18 Agustus 2022 lalu.
“Kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita termasuk negara yang bisa mengendalikan Covid-19 dan survive secara ekonomi, karena semua kepala negara, kepala daerah berada pada persoalan yang sama yaitu targetnya dalam menghadapi Covid-19 adalah bisa mengendalikan pandemi dengan berbagai indikatornya yang berdampak menurunnya kasus tersebut di bawah standar, untuk itu pesan dari Bapak Presiden Bapak Menko kepada saya kemarin dan kepada saudara/i sekalian kunci yang paling utama adalah naikan isu inflasi ini menjadi agenda prioritas kepala daerah, dari prioritas di tengah menjadi prioritas ke atas,”kata Mendagri.
Lebih lanjut dalam arahan Mendagri langkah-langkah untuk mengendalikan inflasi salah satunya dengan mengaktifkan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), mengaktifkan Satgas Pangan, mengawasi BBM Subsidi tepat sasaran ke masyarakat tidak mampu, laksanakan gerakan penghematan energi, lakukan gerakan tanam pangan cepat panen, melaksanakan kerjasama antar daerah, intensifkan jaring pengaman sosial dan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Indonesia Provinsi mengumumkan angka inflasi hingga kabupaten/kota.
“Beberapa poin penting, Kepala daerah berwenang mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan/atau masyarakat dapat menggunakan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT), dan Gubernur/Bupati/Walikota melakukan optimalisasi anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang terkait dengan pengendalian inflasi daerah antara lain menjaga keterjangkauan harga, daya beli masyarakat, kelancaran distribusi dan transportasi, kestabilan harga pangan ketersediaan bahan pangan terutama dengan kerjasama antar daerah serta memberikan bansos untuk masyarakat yang rentan terhadap dampak inflasi di masing-masing daerah,”kata Mendagri.
Menanggapi arahan Mendagri, Wabup Drs. Yohanes Avun, M.Si mengatakan, Pemkab Mahulu mendukung langkah-langkah konkrit pemerintah dalam menekan inflasi daerah khususnya di Mahulu.
“Karena isu ini sudah menjadi isu Nasional inflasi ini apalagi menjelang kenaikan BBM yang kita belum tahu kapan di umumkan, paling tidak di Mahulu yang kita lakukan adalah pendataan dulu dalam arti datanya sudah ada mengenai harga yang ada, antisipasinya adalah kita punya dana BTT karena tadi disampaikan Pemda untuk hal-hal yang terkait dengan bagaimana menekan inflasi kita bisa menggunakan anggaran itu terutama untuk bagaimana menstabilkan harga di Mahulu,”kata Wabup.
Wabup menambahkan, tentunya kedepan pemerintah bersama stakeholder terkait terus berupaya bersama-sama menjaga inflasi daerah, mewaspadai terjadinya lonjakan kenaikan harga, sejalan dengan yang disampaikan Mendagri pemerintah akan mengaktifkan TPID dan satgas pangan.
“Tentunya harus sering-sering melaksanakan rapat seperti ini, kita cek ke lapangan seperti di pasar barang-barang yang mungkin di pasar itu ada kenaikan ataupun stoknya kurang yang bisa memunculkan inflasi ini harus segera diantisipasi, upaya untuk menekan inflasi daerah harapannya OPD terkait seperti DKPP bagaimana ketahanan pangan ini ditingkatkan terutama komoditi yang cepat seperti cabe, sayur mayur yang didorong masyarakat untuk menggalakan pertanian mandiri,”tambah Wabup.(Prokopim/len/td)
Tidak Ada Komentar