UJOH BILANG – Wakil Bupati Mahakam Ulu (Mahulu) Drs. Yohanes Avun, M.Si membuka Rapat Koordinasi Tim Pemantauan Perkembangan Politik Daerah Kabupaten Mahulu tahun 2023 yang berlangsung di ruang rapat Bappelitbangda. Rabu (18/10/23)
Rakor yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Dr. Stephanus Madang, S.Sos., M.M., Kepala Kesbangpol Engelbertus Ibrahim, S.E., M.Si., Danramil Long Bagun Inf Rahman Sahanung, Perwakilan Kapolres Mahulu, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), KPU, Bawaslu, Camat di lingkungan Pemkab Mahulu.
Dalam sambutan Bupati Bonifasius Belawan Geh, S.H., M.E yang disampaikan Wabup Drs. Yohanes Avun, M.Si mengatakan, pada tahun 2024 adalah tahun yang penuh tantangan dan peluang, melalui PKPU nomor 3 Tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu)tahun 2024, baik itu pemilihan legislatif, Presiden maupun pemilihan kepala daerah yang akan menjadi momen penting dalam menentukan arah politik kedepannya.
“Oleh karena itu, pemantauan perkembangan politik sangat penting dalam memastikan proses demokratisasi berjalan dengan baik, serta keberlanjutan pembangunan di Mahulu,” kata Bupati.
Dikatakan Wabup Drs. Yohanes Avun, M.Si., berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 61 tahun 2011 tentang pedoman pemantauan, pelaporan dan evaluasi perkembangan politik di daerah, didalamnya telah memuat kerangka kerja yang jelas dan pedoman bagi pemantauan, pelaporan, dan evaluasi perkembangan politik di daerah.
“Ini adalah alat yang penting untuk memastikan bahwa tindakan politik kita sesuai dengan hukum dan norma yang berlaku, pemantauan dan evaluasi ini juga membantu kita untuk lebih transparan dalam proses politik kita, serta memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat tentang apa yang terjadi di lingkungan politik daerah kita, pemantauan perkembangan politik adalah hal yang sangat penting untuk menciptakan stabilitas politik dan ketertiban di wilayah kita. Ini adalah tugas pemerintah daerah, untuk memastikan bahwa proses politik di Kabupaten Mahulu berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku,”
Lebih lanjut Wabup Drs. Yohanes Avun, M.Si, menekankan pentingnya kerja sama antara semua pihak, stabilitas politik daerah bukan hanya tanggung jawab satu pihak, tetapi merupakan usaha bersama, untuk itu mari bekerja sama dengan integritas, kejujuran, dan semangat melayani masyarakat.
“Saya percaya, dengan kolaborasi yang kuat antara KPU, Bawaslu, ASN, TNI/Polri kita akan mampu menjaga stabilitas politik Mahulu dan menciptakan masa depan yang lebih baik untuk masyarakat, keberhasilan kita dalam menjalankan tugas ini tidak hanya akan menciptakan ketertiban politik tetapi juga akan memperkuat fondasi demokrasi di Kabupaten Mahulu, mari bersama-sama kita menciptakan lingkungan politik yang sehat dan mendukung berlangsungnya demokrasi yang berlandaskan prinsip-prinsip konstruktif. Saya juga mendorong partai politik, media, dan masyarakat sipil untuk bekerja sama dalam menciptakan atmosfer politik yang lebih positif dan harmonis, bersama-sama, kita bisa memastikan bahwa demokrasi kita tetap kuat dan berfungsi dengan baik untuk kebaikan semua masyarakat Mahulu,” jelas Wabup.
Dalam laporan Kepala Kesbangpol Engelbertus Ibrahim, S.E., M.Si menuturkan, rakor bertujuan untuk mengetahui perkembangan politik di daerah dan menciptakan stabilitas politik di daerah perlu dilakukan pemantauan perkembangan politik, pemantauan perkembangan politik dilakukan terhadap pelaksanaan Pemilu yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 mendatang.
“Baik Pelaksanaan Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD, Pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pelaksanaan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, selain itu juga untuk memantau situasi politik seperti ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah daerah, disharmonisasi antara kepala daerah dengan DPRD, unjuk rasa, ketentraman umum dan ketertiban masyarakat,” jelas Kepala Kesbangpol.(Prokopim/len)
Tidak Ada Komentar