UJOH BILANG – Wakil Bupati (Wabup) Mahakam Ulu (Mahulu) Drs Y Juan Jenau membuka pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pelaporan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Asistensi Hasil LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Pemkab Mahulu) Tahun 2019. Bimtek yang digelar di Ruang Rapat Kantor Bappelitbangda Mahulu, Rabu (10/7) ini.
diikuti seluruh staf yang bertugas dalam penyusunan LPPD dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Mahulu.
Wabup yang membacakan sambutan tertulis Bupati Bonifasius Belawan Geh, SH mengatakan, Bimtek ini guna menyempurnakan cara penyusunan LPPD yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan ke depannya. “Hal ini saya pandang perlu dan penting untuk diperhatikan seluruh OPD. Analoginya LPPD adalah wajah Kabupaten Mahakam Ulu. Untuk itu LPPD ini harus disusun dengan baik dan benar,” jelasnya.
Dikatakannya, penyusunan LPPD harus berpedoman pada prinsip transparansi dan akuntabilitas, agar menghasilkan pemerintahan yang efisien dan efektif. “LPPD yang disusun wajib mencakupkan pencapaian, realisasi aktual program-program yang sudah direncanakan pada setiap periode kerja, beserta bukti dokumen kerja yang membuktikan pencapaian, output yang dihasilkan harus maksimal,” kata Wabup.
Bupati berharap melalui Bintek ini dapat menuntun staf teknis penyusun LPPD lebih bisa meminimalisir kesalahan berulang yang kerap tejadi di tahun sebelumnya. “Dari seluruh pertanggungjawaban di setiap OPD, untuk memperkuat tim kerja yang bertugas menyusun dokumen pendukung dalam LPPD,” harapnya.
Sejalan dengan itu, Kepala Bagian Pemerintahan Damianus Tamha,SE menjelaskan, Bimtek ini akan secara khusus membahas lebih dalam terkait tata cara pengisian pencapaian kinerja dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dari setiap perangkat daerah. Sekaligus juga menjadi media pembelaran penyebaran informasi yang efektif, sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan kualitas data LPPD. Dengan memperhatikan kewajaran data.
“Ini adalah salah satu bentuk sinergisitas antar perangkat daerah pelaksana urusan pengukuran fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah dan urusan pemerintahan umum. Harapan ke depan Pemkab Mahulu dapat menyajikan dan menggambarkan pencapaian kinerja pemerintah yang sesungguhnya,” kata Damianus.(Hms11)
Tidak Ada Komentar