Jakarta – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mahakam Ulu (Mahulu) melakukan koordinasi dengan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, dalam hal ini Direktorat Bandar Udara, bertempat di Gedung Karya Lantai 22, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan, Jakarta Pusat. Kamis ( 13/03/ 2025 )
Pertemuan ini dihadiri langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Mahulu, Dr. Stephanus Madang, S.Sos., M.M., bersama jajarannya, serta Direktur Bandar Udara Dirjen Perhubungan Udara, Budhi Kurniawan Kresna.
Sekda Mahulu, Dr. Stephanus Madang, S.Sos., M.M., menyampaikan bahwa koordinasi ini merupakan upaya yang terus-menerus dilakukan oleh Pemkab Mahulu untuk menjalin sinergi dengan berbagai pihak terkait dalam pembangunan dan operasionalisasi Bandara Ujoh Bilang.
“Hari ini kami telah melakukan pendalaman dengan Dirjen Bandar Udara, dengan tujuan memastikan bahwa setiap pihak memiliki pemahaman yang jelas mengenai tugas, kewenangan, dan fungsi masing-masing dalam penanganan pembangunan bandara yang sedang berlangsung,” ujarnya ditemui usai pertemuan tersebut.
Sekda Mahulu menambahkan bahwa pemerintah provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) juga hadir dalam pertemuan tersebut melalui Dinas Perhubungan Provinsi, untuk memberikan dukungan terhadap pembangunan sisi darat bandara.
“Kementerian Perhubungan akan memberikan dukungan dalam percepatan operasional bandara ini, sambil menunggu Rencana Strategis (Rensra) mereka yang akan ditindaklanjuti melalui Perpres 25,” kata Sekda Mahulu.
Meskipun MoU (Memorandum of Understanding) antara pihak terkait belum dapat disusun dalam waktu dekat, pertemuan tersebut membuahkan kesepakatan bahwa semua pihak akan bekerja bersama untuk mendukung pembangunan Bandara Ujoh Bilang.
“Kami berharap pembangunan fisik terminal dan landasan pacu sepanjang 750 meter dan lebar 23 meter dapat selesai dengan baik. Semua pihak berkomitmen untuk mendukung operasional bandara pada tahun 2026 mendatang,” tuturnya.
Dalam hal ini, Pemkab Mahulu juga akan mendapatkan dukungan dalam aspek administrasi, perizinan, serta subsidi ongkos angkut dan biaya maskapai, yang akan meringankan beban biaya pihak ketiga.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt.) Dinas Perhubungan Provinsi Kaltim Irhamsyah, menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Kaltim sangat mendukung pembangunan Bandara Ujoh Bilang, mengingat bahwa Kabupaten Mahulu merupakan daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia.
“Pemerintah Provinsi Kaltim akan mengalokasikan anggaran untuk mendukung pembangunan bandara ini, sesuai dengan instruksi Gubernur Kaltim,” ujar Plt. Dishub Kaltim.
Pemerintah Provinsi Kaltim juga telah menyiapkan anggaran untuk pembangunan di Mahulu meskipun belum ada MoU yang formal.
“Pada tahun 2022-2023, Pemprov Kaltim telah mengalokasikan Rp 100 miliar untuk Mahulu, meskipun belum ada MoU. Tahun ini, kita akan fokus pada penyusunan MoU agar kewenangan dan penganggaran dapat terkoordinasi dengan jelas,” tambahnya.
Sementara itu, Direktur Bandar Udara Dirjen Perhubungan Udara, Budhi Kurniawan Kresna, menegaskan bahwa pihaknya siap mendukung pembangunan Bandara Ujoh Bilang.
“Kami memahami perjalanan panjang proyek ini, dan kami akan memberikan dukungan sesuai dengan kewenangan dan kapasitas yang ada,” ungkapnya.
Dengan kesepakatan ini, Pemkab Mahulu, Pemerintah Provinsi Kaltim, dan Kementerian Perhubungan berharap dapat mempercepat pembangunan dan pengoperasian Bandara Ujoh Bilang, sehingga dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat Mahulu dan daerah perbatasan. (Prokopim/tha)
Tidak Ada Komentar