Ujoh bilang – Sekretaris Daerah (Sekda) Dr. Stephanus Madang, S.Sos., M.M., Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) memimpin Rapat Koordinasi Dan Monitoring Terkait Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Kalimantan Timur, sekaligus pembahasan penyelesaian kerugian negara/daerah, di Ballroom Lt.3 Kantor Bupati Mahulu. Selasa (30/09/25)
Dalam arahannya, Sekda Stephanus Madang menegaskan bahwa tindak lanjut atas rekomendasi BPK merupakan kewajiban yang harus dituntaskan oleh seluruh perangkat daerah. Penyelesaian ini penting untuk memperkuat akuntabilitas keuangan daerah sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan.
“Tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK bukan sekadar formalitas, melainkan wujud komitmen kita bersama untuk membangun pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari penyimpangan,” tegasnya.
Rapat ini dihadiri oleh para kepala OPD, inspektorat, serta pejabat terkait. Sekda meminta agar setiap perangkat daerah serius menindaklanjuti rekomendasi yang menjadi tanggung jawabnya dan segera melaporkan progres penyelesaian kepada inspektorat untuk diteruskan ke BPK.
Selain rekomendasi pemeriksaan, rapat juga menyoroti penyelesaian kerugian negara/daerah. Sekda menekankan agar setiap temuan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat melalui mekanisme yang sesuai aturan, baik pengembalian kerugian maupun penyelesaian administratif.
Sekda berharap rapat ini dapat menjadi momentum untuk memperkuat sinergi lintas perangkat daerah dalam menyelesaikan seluruh tindak lanjut pemeriksaan. Dengan demikian, opini BPK atas laporan keuangan Pemkab Mahulu dapat terus dipertahankan atau ditingkatkan.
“Mari kita bekerja bersama, agar seluruh rekomendasi dapat ditindaklanjuti tepat waktu. Ini demi menjaga integritas dan citra baik Pemkab Mahulu di mata publik,” pungkasnya. (Prokopim/vta)
Tidak Ada Komentar