DENPASAR, BALI – Sekretaris Daerah Mahakam Ulu (Mahulu) Dr. Stephanus Madang, S.Sos., M.M., menghadiri acara Reformasi Birokrasi XPerience Penyerahan Hasil Evaluasi RB, Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), dan Zona Integritas (ZI) Tahun 2023, bertempat di Bali Nusa Dua Convention Center. Rabu (06/12/23)
Hasil evaluasi diserahkan langsung oleh Wakil Presiden RI Prof. Dr. ( H.C.) K.H. Ma’ruf Amin kepada pemda yang berhasil mendapatkan nilai AKIP berpredikat AA dan A, serta kepada pemda dengan kategori implementasi RB Tematik Terbaik serta menyerahkan penghargaan kepada instansi pemerintah dengan unit kerja terbanyak yang meraih Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Wilayah Birokrasi dan Bersih Melayani (WBBM) tahun 2023.
Dalam sambutan Wakil Presiden Prof. Dr. ( H.C.) K.H. Ma’ruf Amin mengatakan, memasuki tahun 2024 kebijakan reformasi birokrasi sebagaimana tertuang dalam grand design RB 2010 – 2025 telah berjalan di koridor yang tepat dan diharapkan hal ini semakin mendekatkan pada cita-cita menuju birokrasi kelas dunia.
“Alhamdulillah menjelang dua dekade penyelenggaraan RB ini sudah banyak perubahan yang berarti, presentasi instansi pemerintah yang mencapai nilai indeks RB dan nilai akuntabilitas kinerja dengan kategori baik ke atas semakin meningkat, begitu pula dengan jumlah unit kerja percontohan yang mendapatkan predikat wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih, melayani di sektor-sektor strategis,“ kata Wapres.
Dikatakan Wapres lebih lanjut, sebagai arah kebijakan RB kedepan, agar Menteri PAN RB bersama Kementerian dan lembaga terkait, Gubernur/Bupati dan Walikota untuk memastikan tercapainya tujuan RB efektivitas SAKIP dan ZI.
“Agar berfokus pada yang pertama, pastikan keberhasilan pencapaian indeks RB dan indeks SAKIP serta instansi ZI diikuti perbaikan nyata pada tata kelola pemerintahan perhatikan indikasi antara lain penurunan angka korupsi, peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi sehingga hasil akhirnya mampu mensejahterakan masyarakat,” kata Wapres.
Lebih lanjut dalam arahan Wapres, agar seluruh instansi pusat dan daerah memperkuat secara berkelanjutan orientasi birokrasi berdampak sebagai target kinerja masing-masing instansi untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional.
“Seluruh instansi pusat dan daerah agar terus tingkatkan komitmen, sinergi dan kolaborasi pembangunan lintas sektor, selanjutnya lakukan percepatan transformasi yang menjadikan birokrasi berbasis digital yang terintegrasi hal ini penting untuk mempermudah interoperabilitas data antar instansi pemerintah sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran program pembangunan serta penyusunan kebijakan yang berkualitas dan tepat sasaran,” tutur Wapres.
Di akhir sambutan Wapres menekankan, percepatan serta memperkuat pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik utamanya terkait pengembangan MPP digital.
“Pembangunan MPP bukan hanya sekedar pemenuhan mandat regulasi melainkan juga perlu dipahami sebagai upaya untuk menciptakan standar dan proses pelayanan yang berkualitas, efisien dan terjangkau,” harap Wapres.
Disampaikan Sekda Dr. Stephanus Madang, S.Sos., M.M., usai mengikuti kegiatan RB Xperience yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) bertujuan meningkatkan koordinasi antar instansi pemerintah dalam rangka percepatan pencapaian RB berdampak, serta penyerahan hasil evaluasi RB, AKIP dan ZI.
“Hari ini kita sudah menyaksikan beberapa apresiasi yang diberikan dari KemenPAN RB untuk kementerian maupun lembaga dan pemerintah provinsi/kabupaten, tentu Kabupaten Mahulu masih terus berbenah, kemarin kita mendapat nilai di CC ini tentu perlu proses yang panjang karena memang banyak hal yang perlu dibenahi, karena baik penilaian RB maupun SAKIP bukan hanya komitmen kepala daerah Bupati, Wakil maupun Sekda tetapi seluruh stakeholder termasuk OPD dan pelaksanaannya betul – betul dilakukan dengan baik terhadap program pembangunan, dan kita tetap lakukan upaya-upaya perbaikan dalam rangka meningkatkan penilaian RB itu sendiri maupun SAKIP dan ZI,” kata Sekda.
Ditambahkan Sekda Dr. Stephanus Madang, S.Sos., M.M., Sebagai upaya untuk meningkatkan implementasi RB, AKIP dan ZI berfokus pada perbaikan manajemen kinerja , mulai dari Perencanaan, perjanjian kinerja, pengukuran, pelaporan, serta Monitoring dan evaluasi dan penguatan sinergi antara seluruh instansi pemerintah dalam mencapai kinerja pemerintah.
“Kita harus bekerjasama artinya bahu membahu karena ini bukan hanya pekerjaan satu OPD saja tapi merupakan akumulasi kinerja seluruh OPD, jadi komitmen ini di bangun bersama mudah-mudahan kedepan lebih baik lagi, lebih memperhatikan titik akurat parameter yang menjadi penilaian pemerintah pusat yang sudah diatur dengan regulasi, saya berharap OPD yang pertama memahami aturan regulasi yang digunakan sebagai pedoman kerja dan juga penilaian-penilaian yang dilakukan oleh pemerintah pusat juga harus dipelajari secara maksimal.”
Di akhir penyampaian Sekda Dr. Stephanus Madang, S.Sos., M.M., Pemkab Mahulu menjadi salah satu daerah yang ikut berkomitmen dalam pembangunan MPP, yang akan mempermudah perizinan masyarakat dan meningkatkan ekonomi nasional, serta Pola kerja pelayanan pemerintah yang harus segera beradaptasi dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi.
“Untuk kabupaten Mahulu sendiri pada tahun ini sudah dilakukan perencanaan nya baik itu fisik gedung maupun mekanisme nya kedepan, mudah-mudahan kalau tidak ada hambatan tahun 2024 perencanaannya sudah selesai tentunya bangunan gedungnya dapat dibangun, di samping kajian-kajian yang sudah dilakukan dalam rangka tata kelola MPP itu sendiri,” tutup Sekda.
Turut hadir Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, S.E., M.Sc., Ph.D., Menteri Dalam Negeri Jend. Pol. (Purn) Prof. Drs. H. Tito Karnavian, M.A., Ph.D., Ketua KPK Nawawi Pomolango, S.H., M.H., Pj. Gubernur Bali Irjen Pol. Drs. Sang Made Mahendra Jaya serta para kepala instansi pemerintahan penerima hasil evaluasi RB, AKIP dan ZI tahun 2023. (Prokopim/len)
Tidak Ada Komentar