Balikpapan – Sekretaris Daerah Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu), Dr. Stephanus Madang, S.Sos., M.M., menghadiri Rapat Koordinasi Wilayah serta Peningkatan Kapasitas dan Literasi Sinergi (Rakorwil dan Katalis I) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) Tahun 2026 untuk Wilayah Kalimantan, yang digelar di Hotel Novotel Balikpapan. Kamis (12/2/2026)
Kegiatan yang diinisiasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melalui Sekretariat Satgas P2DD ini bertujuan memperkuat implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah serta meningkatkan kapasitas dan literasi digital. Forum tersebut juga menjadi bagian dari rangkaian Evaluasi Kinerja TP2DD (Championships 2026).
Sejumlah agenda utama dibahas, antara lain sosialisasi kriteria evaluasi kinerja TP2DD Tahun 2026, penguatan implementasi Kartu Kredit Indonesia (KKI) untuk segmen pemerintah dan integrasi SIPD-SNAP, serta pemaparan kerja sama penyediaan infrastruktur sinyal dan jaringan di daerah. Sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, perbankan, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi fokus dalam mendorong percepatan digitalisasi keuangan daerah.
Kegiatan ini dihadiri Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Ir. H. Seno Aji, M.Si., Asisten Deputi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Kepala Tim Sekretariat P2DD, Puji Gunawan, Direktur Eksekutif Departemen Regional Bank Indonesia, M. Firdauz Muttaqin, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur, Jajang Hermawan, serta sejumlah Sekretaris Daerah dan perwakilan instansi terkait lainnya.
Ditemui usai kegiatan tersebut, Sekda Mahulu menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk mengoptimalkan kinerja Satgas P2DD di wilayah Kalimantan dan Indonesia Timur, sehingga capaian percepatan dan perluasan digitalisasi daerah dapat berjalan lebih baik dan optimal di masing-masing daerah. Ia mengakui, dari sisi refleksi internal, Mahulu masih memerlukan sejumlah perbaikan, baik dari aspek proses, output, maupun outcome.
“Ke depan kita perlu meningkatkan koordinasi dan kolaborasi di tingkat kabupaten. Sebenarnya banyak hal yang sudah kita lakukan, namun belum seluruhnya terlaporkan atau terdokumentasi dengan baik ke Kementerian, sehingga tidak tercatat dan tidak terevaluasi secara maksimal,” ujarnya.
Menurutnya, beberapa langkah konkret sejatinya telah dilaksanakan oleh perangkat daerah teknis. Ia mencontohkan pengadaan penguatan jaringan telekomunikasi melalui Starlink pada tahun lalu, serta sejumlah aplikasi dalam mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
“Itu sudah kita lakukan, hanya saja mungkin belum seluruhnya terlaporkan atau belum terinput dengan baik, sehingga tidak tercatat di Kementerian,” katanya.
Untuk itu, Stephanus Madang menegaskan perlunya duduk bersama lintas OPD dan para pemangku kepentingan guna mengoptimalkan berbagai upaya yang telah dilakukan agar terkoordinasi dan terlaporkan dengan baik ke pemerintah pusat.
Ia menambahkan, struktur Tim P2DD di Mahulu telah dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati dan melibatkan seluruh OPD terkait. Dalam waktu dekat, pihaknya akan mengundang seluruh anggota tim untuk melakukan rapat koordinasi, termasuk mengimplementasikan roadmap yang telah disusun.
“Dengan demikian, program dan kegiatan di masing-masing OPD dapat terstruktur dalam penganggaran—apa yang sudah dilakukan, apa yang belum, dan apa yang akan dilaksanakan ke depan,” jelasnya. (Prokopim/tha)
Tidak Ada Komentar