IKN — Bupati Mahakam Ulu (Mahulu) Angela Idang Belawan, diwakili oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Mahulu, Dr. Stephanus Madang, S.Sos., M.M., menghadiri Rapat Kerja (Rakor) dalam rangka Kunjungan Kerja Tim Badan Anggaran (Banggar) DPR RI ke Provinsi Kalimantan Timur, yang berlangsung di Gedung Kemenko 3, Nusantara, OIKN. Rabu (19/11/2025)
Kegiatan yang diinisiasi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) tersebut bertujuan untuk menghimpun masukan, saran, serta rekomendasi terkait potensi penerimaan dan pengalokasian dana transfer ke daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Pertemuan turut dihadiri Ketua Delegasi Banggar DPR RI Syarief Abdullah Alkadrie beserta anggota, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Dr. (H.C.) Ir. H. M. Basuki Hadimuljono, M.Sc., Ph.D., Sekda Provinsi Kaltim Dra. Sri Wahyuni, MPP., para pimpinan daerah dan instansi strategis, unsur Forkopimda, jajaran pemerintah kabupaten/kota se-Kaltim, serta perwakilan lembaga vertikal.
Terkait pertemuan tersebut, Sekda Mahulu menyampaikan bahwa pembahasan awal Rakor Banggar RI bersama OIKN lebih banyak menyoroti perkembangan pembangunan fisik Ibu Kota Negara. Namun, daerah tetap diberi ruang untuk menyampaikan isu-isu penting terkait kebijakan keuangan negara yang saat ini berlangsung di Indonesia.
“Puji Tuhan, pada kesempatan ini saya sempat menyampaikan apa yang menjadi persoalan kita di Mahulu, sekaligus menindaklanjuti hasil audiensi kita beberapa waktu lalu di Kementerian Keuangan. Bahkan, kita juga sudah menyurati secara resmi pada tanggal 31 Oktober 2025,” ungkap Sekda.
Sekda menambahkan bahwa terdapat perkembangan positif dari forum tersebut.
“Hal yang menggembirakan, dijawab langsung oleh Bapak Dirjen tadi, bahwa apa yang kita mohonkan dan kita usulkan dapat dipenuhi terkait penggunaan Treasury Deposit Facility (TDF). Mudah-mudahan kabar baik ini dapat kita tindak lanjuti, sambil menunggu balasan resmi untuk melakukan penyesuaian di APBD 2026. Mungkin itu hal yang menarik dari pertemuan hari ini,” ujarnya.
Sekda juga menilai bahwa perhatian Banggar DPR RI terhadap kondisi daerah cukup besar.
“Mereka sebagai wakil rakyat sangat memahami kondisi daerah yang terdampak kebijakan pengurangan TDF. Mereka juga mendorong agar program yang belum tercover dalam pembiayaan APBD dapat didukung melalui pendanaan kementerian terkait, baik di sektor kesehatan, pekerjaan umum, pendidikan, dan lainnya. Dorongan dan motivasi itu sangat berarti bagi daerah untuk terus mencari sumber-sumber pendanaan lainnya,” jelas Sekda. (Prokopim/tha)
Tidak Ada Komentar