Samarinda – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mahakam Ulu (Mahulu) secara resmi menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun Anggaran 2024 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Kaltim, Jalan M. Yamin, Samarinda, pada Rabu, 26 Maret 2025.
Penyerahan LKPD tersebut dilakukan oleh Wakil Bupati (Wabup) Mahulu, Drs. Yohanes Avun, M.Si., yang didampingi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Mahulu, Dr. Stephanus Madang, S.Sos., M.M., kepada Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Kaltim, Mochhammad Suharyanto, S.E., M.M., Ak., CSCU., CA., ACPA., CSFA.
Menanggapi penyerahan laporan tersebut, Wakil Bupati Mahulu Drs. Yohanes Avun, M.Si., menyampaikan bahwa proses penyerahan berjalan dengan lancar, baik pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota telah berhasil menyajikan laporan keuangan dengan tepat waktu, yaitu LKPD.
“Pemerintah Kabupaten Mahulu sangat berharap bahwa melalui penyerahan ini, dalam waktu dua bulan ke depan, BPK dapat menilai dan memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), seperti yang kita terima pada tahun lalu. Itulah harapan kami,” ujar Wabup.
Lebih lanjut, Wabup menegaskan pentingnya kerjasama antara Pemkab Mahulu dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menjalani proses pemeriksaan secara terinci nantinya.
“Setiap OPD harus siap untuk melaporkan data dengan transparansi dan akurasi tinggi. Kami berharap temuan-temuan administrasi serta kerugian yang harus dikembalikan dapat berkurang. Meskipun menghilangkan seluruh temuan sangat sulit, kami berharap jumlahnya dapat terus berkurang,” tambahnya.
Wabup juga mengingatkan untuk perjalanan dinas dilakukan dengan tujuan yang jelas dan hasil yang konkret.
“Perjalanan dinas harus terarah dan efektif. Jangan sampai perjalanan dinas dilakukan tanpa memberikan hasil yang berarti. Jika perlu, hasil dari perjalanan tersebut harus dipresentasikan kepada pimpinan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Wabup mengungkapkan bahwa temuan-temuan dalam laporan keuangan tahun ini telah berkurang lebih dari 80 persen, yang menunjukkan kemajuan signifikan dalam pengelolaan keuangan daerah.
Turut hadir dalam acara tersebut, Kepala Inspektorat Mahulu Budi Gunarjo Ompusunggu, S.E., M.M., Ak., CA., AAP., CFrA., CGCAE., Kepala BPKAD Yohanes Andy Abeh, S.Sos., M.Si., dan Kepala Bagian Umum Setkab Mahulu Fahrial Ansori, S.E., M.AP. (Prokopim/tha)
Tidak Ada Komentar