JAKARTA – Dalam rangka membangun kerangka sistem ketahanan bencana (Disaster Resilience) yang bersifat menyeluruh, Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Pemkab Mahulu) mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penanggulangan Bencana Tahun 2023 bertempat di International Expo, Jakarta. Kamis (2/3/2023).
Rakornas Bidang Penanggulangan Bencana Tahun 2023 yang diselenggarakan BNPB dibuka secara resmi oleh Presiden Republik Indonesia (RI) Ir. H. Joko Widodo dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Prof. Dr. Muhadjir Effendy, M.A.P., Menko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Prof. Dr. H. Mahfud Mahmodin, S.H., S.U., M.I.P., Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prof. Dr. Pratikno, M.Soc.Sc., Panglima TNI H. Yudo Margono, S.E., M.M., C.S.F.A., Kapolri Jenderal Drs. Listyo Sigit Prabowo,M.Si, Kepala BNPB Mayor Jenderal TNI Suharyanto.
Hadir mewakili Bupati Mahulu Bonifasius Belawan Geh, S.H.,M.E., Asisten Bidang Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I) drg. Agustinus Teguh Santoso M.Adm,Kes., didampingi Plt. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Mahulu Agus Darmawan, S.Pd.,M.Si, Kapolres Mahakam Ulu AKBP Anthony Rybok, S.E., Dandim 0912/KBR Letkol Kav. Yudhi Prasetyo Purnomo, S.Sos.,M.I.Pol., Sekretaris BPBD Marcelly, S.Pd., M.Pd., Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Ding Kueng, S.Hut., sert Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Gazali Rahman, S.Pd.
Disampaikan Plt. Kepala Pelaksana BPBD Mahulu Agus Darmawan, S.Pd.,M.Si., kegiatan Rapat Koordinasi Nasional Bidang Penanggulangan Bencana Tahun 2023 diselenggarakan secara bersamaan dengan penyelenggaraan Global Forum for Sustainable Resilience (GFSR) dan Pameran Kebencanaan (ADEXCO) yang mengusung tema Penguatan Resilience Berkelanjutan dalam Menghadapi Bencana.
“Rakornas ini mengumpulkan seluruh lembaga penanggulangan bencana dari pusat hingga daerah dalam rangka penguatan dan sinergitas penanggulangan bencana di Indonesia, terutama untuk menguatkan unsur pentahelix (Pemerintah, Masyarakat, Lembaga Usaha, Akademisi, dan Media),“ kata Kepala BPBD Mahulu.
Lebih lanjut disampaikan Kepala BPBD Mahulu Agus Darmawan, S.Pd.,M.Si, melalui rakornas Presiden RI Ir. H. Joko Widodo berpesan kepada seluruh lembaga penanggulangan bencana dari level pusat hingga daerah, bersama TNI/Polri wajib melakukan peringatan dini terjadinya bencana daerah, memberikan edukasi kepada masyarakat, memperhatikan tata ruang dan konstruksi, BPBD dan Pemda sebagai ujung tombak penanggulangan bencana agar mengidentifikasi potensi bencana yang ada di daerah masing-masing, menyiapkan anggaran penanggulangan bencana di daerah, selain itu juga daerah wajib memuat risiko bencana dalam rencana pembangunan dan investasi, dan bergerak cepat dalam memberikan bantuan bagi para korban bencana dan serta menyederhanakan regulasi kebencanaan dan lakukan manajemen kontrol dengan baik.
“Tujuan rakornas ini sebagai penguatan dan peningkatan dalam hal manajemen penanggulangan bencana dalam daerah, harapan kedepan di Mahulu khususnya kebijakan mengenai penanganan bencana khususnya intervensi anggaran yang memuat Standar Pelayanan Minimal (SPM) kebencanaan mengutamakan prioritas kebencanaan, karena bencana masuk dalam urusan wajib,” harap Kepala BPBD Mahulu.(Prokopim/len/td)
Tidak Ada Komentar