UJOH BILANG – Wakil Bupati (Wabup) Mahakam Ulu Drs. Yohanes Avun,M.Si hadir sekaligus membuka rapat forum komunikasi pemangku kepentingan utama dan forum kemitraan, dengan pemangku kepentingan Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) di ruang rapat Bappelitbangda, Kamis (08/04).
Rapat ini digelar dalam rangka meningkatkan cakupan kepesertaan program Kartu Indonesia Sehat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN-KIS). Hadir pada forum tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB) Drg. Agustinus Teguh Santoso MAdm Kes, bersama beberapa Kepala OPD terkait, Kepala BPJS Ujoh Bilang Muhamad Arief Setiawan, dan Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Mahulu.
Dalam sambutannya, Wabup mengatakan, forum komunikasi bersama BPJS merupakan wadah mencari solusi bersama dalam meningkatkan cakupan kepesertaan JKN KIS di Mahulu, menuju Universal Health Coverage (UHC) 2021.
“Dalam perkambangannya dari tahun 2015 sampai 2019 kita sudah tercoverice di dalam program ini. Kemudian setelah itu ada permasalah jumlah peserta. Hal seperti ini yang harus kita cari solusi pemecahannya,” kata Wabup.
“Jadi jangan sampai di pendataan ini kita melakukan hal yang standar-standar saja, kita berikan contoh saja 4 orang kematian dan kelahiran. Artinya Disdukcapil harus membuat semacam petunjuk mungkin ke kampung/RT, ketika terjadi kelahiran segera dilaporkan. Mungkin dengan memanfaatkan media online seperti itu, dibuatkan format bagaimana sistem pelaporan yang baik yang lahir maupun meninggal,” bebernya.
Pentingnya kebenaran data peserta program JKN KIS, menurut Wabup sangat diperlukan. Ini untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat Mahulu masuk dalam cakupan kepesertaan JKN KIS dan mempunyai akses untuk kebutuhan pelayanan kesehatan.
“Jangan sampai yang meninggal tetap kita hitung yang lahir tidak kita hitung. Termasuk juga kepesertaan yang ada di perusahaan, karyawan perusahaan mungkin data dari BP4D, Perizinan Terpadu dan data dari Kesra ini harus kita data juga. Maksudnya, walaupun mereka bukan penduduk yang ber-KTP Mahulu, tapi jangan sampai ketika mereka sakit kita biarkan,” jelasnya.
Wabup berharap, seluruh pemangku kepetingan dapat saling bersinergi dalam merumuskan rencana-rencana strategis terkait pelaksanaan program JNK KIS di Mahulu.
“Salah satu intinya adalah bagaimana pelaksanaan pelayanan kesehatan melalui BPJS kesehatan ini bisa kita lakukan dengan baik dan masyarakat bisa terlayani dengan baik. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bermanfaat bagi diri kita sendiri, kemudian juga orang lain,”tegasnya.
Di tempat sama, Kepala Cabang BPJS Samarinda Mangisi Raja Simarmata menuturkan, sejalan dengan yang disampaikan Wabup, BPJS telah melakukan pendataan dengan membagi beberapa segmen yang mempengaruhi cakupan kepesertaan JKN KIS di Mahulu. Yakni segmen pekerja seperti ASN, TNP, Badan Usaha yang belum mendaftarkan tenaga kerjanya ke BPJS kesehatan.
“Untuk saat ini kepencapaian kita (Mahulu) pada bulan Maret itu 78 persen. Dulu waktu saya di kantor pusat saya ingat sekali Mahulu ini adalah salah satu kabupaten yang mendapatkan trofi yang diserahkan langsung oleh kepala BPJS.
Saat ini UHC sudah direvisi oleh Kementrian menjadi 98 persen, di antara kabupaten/kota wilayah kerja kami yang sudah itu adalah Kukar, Bontang, Kubar dan kemudian yang hampir melalui itu Kutim. Saya yakin di Mahulu dengan jumlah penduduk yang tidak terlalu banyak ini, bisa kita kejar,” ucapnya. (HMS11/2)
Tidak Ada Komentar