Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance Yang Sejalan Dengan Misi Keempat Pemkab Mahulu Menciptakan Tata Pemerintah Yang Bersih, Berwibawa, Transparan Dan Akuntabel.
UJOH BILANG – Dalam rangka mengembangkan manajemen pemerintah guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Pemkab Mahulu) menjalin kerjasama Memorandum Of Understanding (MoU) dengan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Timur (Prov. Kaltim) bertempat di ruang rapat bappelitbangda. Rabu (01/02/23)
Penandatanganan MoU oleh Bupati Bonifasius Belawan Geh, SH.,ME bersama Kepala Perwakilan BPKP Prov. Kaltim Hasoloan Manalu disaksikan langsung oleh Wakil Bupati Drs. Yohanes Avun, M.Si., Sekretaris Daerah Dr. Stephanus Madang, S.Sos.,MM., Inspektur Inspektorat Budi Gunarjo Ompusunggu, SE., Ak.,MM., CA.,AAP.,CFrA.,CGAE., Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Yohanes Andy Abeh, S.Sos.,M.Si.
Usai Penandatanganan MoU dilanjutkan dengan Sosialisasi Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) oleh Kepala Perwakilan BPKP Prov. Kaltim Hasoloan Manalu.
Dalam sambutan Bupati Bonifasius Belawan Geh, SH.,ME mengatakan, MoU bertujuan untuk mengembangkan manajemen pemerintah dalam rangka mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik (good governance) di lingkungan Pemkab Mahulu yang sejalan dengan misi keempat Menciptakan Tata Pemerintah Yang Bersih, Berwibawa, Transparan Dan Akuntabel.
“Ruang lingkup MoU hari ini adalah pemberian asistensi dalam rangka melaksanakan ketaatan pada Peraturan Perundang-Undangan yang meliputi kegiatan penguatan SPIP dan penilaian risiko, penguatan Kapabilitas APIP, Penerapan dan Pelaporan SAKIP, LPPD, LKPJ dan Pendampingan Penyusunan dan Reviu Laporan Keuangan serta pengawalan tata Kelola keuangan daerah, Desa dan Pembangunan Daerah,” kata Bupati.
Ditambahkan Bupati Bonifasius Belawan Geh, SH.,ME, Dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, di dalam SPIP mempunyai peran yang sangat penting yang ingin dicapai yakni efektif, efisien dan pengamanan aset negara serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
“Oleh karena itu diperlukannya komitmen niat baik kita dalam mengimplementasikan baik itu dari seluruh pejabat dan pegawai instansi pemerintah dalam mendukung kebijakan pemerintah dan menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga harapannya SPIP dapat mendeteksi sejak dini terjadinya penyimpangan dan meminimalisir terjadinya tindakan yang dapat merugikan daerah dan negara,” tambah Bupati.
Di akhir sambutan Bupati Bonifasius Belawan Geh, SH.,ME menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kepala Perwakilan BPKP yang telah membantu dan bersinergi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan serta peningkatan kapabilitas sumber daya manusia dilingkungan Pemkab Mahulu.
“Semoga dengan terjalinnya perjanjian kerjasama ini, akan terbangun sinergi dan kolaborasi yang lebih baik lagi sehingga dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan di Mahulu secara konsisten terus menunjukkan trend perbaikan dan peningkatan, sehingga dapat memberikan manfaat bagi Pemkab Mahulu,”
Dalam laporan Inspektur Inspektorat Budi Gunarjo Ompusunggu, SE.,Ak.,MM.,CA.,AAP., CFrA.,CGAE., menuturkan, Pelaksanaan MoU sebagai pembaharuan kerjasama dan dalam rangka meningkatkan transparansi akuntabilitas pengelola keuangan SPIP di lingkungan Pemkab Mahulu.(Prokopim/len/td)
Tidak Ada Komentar