Bupati : Anggaran APBD Mahulu akan kita sesuaikan, untuk masyarakat
UJOH BILANG – Bupati Mahakam Ulu (Mahulu) Bonifasius Belawan Geh, SH mengikuti video conference (Vidcon) bersama Pemerintah Pusat dalam rangka implementasi pembatasan Social Bersekala Besar (PSBB) dalam pencegahan penyebaran dan Percepatan penangan Virus Disase Corona (Covid-19). Kamis (09/04).
Vidcon yang di selenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mendengar arahan Presiden Republik Indonesia melalui Kementerian Terkait dalam berkoordinasi dengan pemerintah daerah mensinergikan langkah-langkah kebijakan bagi masyarakat di tengah penyebaraan Covid-19, dihadiri pula oleh Wabup Mahulu Drs, Y Juan Jenau, Sekda Mahulu DR. Stephanus Madang, para Asisten dan kepala OPD terkait.
Diakhir Vidcon, Mendagri kembali mengingatkan ke Daerah agar terus memberikan edukasi serta sosialisasi kepada masyarakat mengenai social distancing, jaga jarak aman, pemakaian masker, PHBS dan berbagai protokol kesehatan covid-19.
Usai mengikuti rakor, Bupati Mahulu Bonifasius Belawan Geh, SH langsung mengintruksikan kepada OPD terkait untuk melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait guna mendata ulang.
“Pendataan tersebut harus mengutamakan masyarakat yang paling membutuhkan dan yang terpenting adalah harus tepat sasaran. Untuk penyaluran sendiri dilakukan setelah data betul-betul akurat.
Sementara itu, Bupati Mahulu Bonifasius Belawan Geh, S.H, mengatakan“Sesuai surat edaran kemendagri kemaren yang verifikasi akhirnya pemerintah darah yang beratinya kita harus bentuk tim lintas sektor kabupaten untuk mendata di lapangan kalau sudah dapat datanya langsung tim yg sudah kita bentuk bergerak di setiap kecamatan yang di bagi team keordinator di setiap kecamatan”, jelas Bupati
Dalam kesempatan yang sama Wakil Bupati juga menyampaikan untuk tim yang di lapangan untuk mencari data sesuai konsisi di lapangan.
“Kita meminta data dari RT/RW karena itu data yang paling valid yang bekerjasama dengan Babinsa dan kecamatan dan tinggal verifikasi, jangan yang layak menjadi tidak layak”,ujar Wabup
Dalam Rapat Koordinasi Mendagri juga menyampaikan bahwa Forum ini sangat penting sekali untuk menyamakan persepsi antara Pemerintah Pusat dan Daerah terutama berkaitan dengan Implementasi Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) serta menyampaikan pesan dari Presiden kepada Kepala-kepala Daerah dan juga Kapolri untuk tetap menjaga kelancaran arus distribusi karena ada beberapa daerah yang melakukan penutupan jalan, dan ini membuat distribusi terutama alat dan barang Kesehatan serta bahan pangan ini menjadi terganggu untuk menjadi perhatian Kepala Daerah karena akan dapat mengganggu rantai pasokan, rantai suplai untuk daerah-daerah lain. (HMS7/td)
Tidak Ada Komentar