Samarinda – Bupati Mahakam Ulu (Mahulu), Angela Idang Belawan, secara tegas mencanangkan Zona Integritas (ZI) sebagai langkah strategis Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu dalam mendorong reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik, pada kegiatan Pencanangan Zona Integritas untuk Pengusulan Penilaian Tahun 2026, yang digelar di Hotel Mercure, Samarinda. Jumat ( 19/12/2025 )
Kegiatan yang difasilitasi Inspektorat Mahulu ini, turut dihadiri Wakil Ketua II DPRD Mahulu, Plt Kepala Inspektorat Mahalu dan jajarannya, Kepala Dinas Kesehatan P2KB, Kepala Bapenda, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kepala Disdikbud dan Direktur Rumah Sakit, serta APIP Kabupaten Mahulu.
Hadir pula sebagai narasumber dari Kementerian PANRB, yakni Rheza Yustian Dwi Cahya Agustin, S.Ak dan Wahyu Kusumaningtyas, S.H, yang memberikan penguatan kebijakan dan teknis pembangunan Zona Integritas.
Dalam sambutannya, Bupati menegaskan bahwa pencanangan Zona Integritas bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan titik awal perubahan nyata dalam tata kelola pemerintahan.
Ia mengakui bahwa hingga saat ini Pemkab Mahakam Ulu belum secara resmi mencanangkan Zona Integritas maupun mengusulkan OPD sebagai unit kerja menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
“Ini adalah momentum penting untuk mengejar ketertinggalan. Kita tidak bisa lagi menunda. Zona Integritas harus dibangun secara terencana, terukur, dan berbasis kinerja,” tegas Bupati.
Bupati menekankan tiga langkah strategis yang harus segera dilaksanakan. Pertama, menetapkan perangkat daerah yang benar-benar siap diusulkan sebagai unit kerja Zona Integritas dengan mempertimbangkan kesiapan organisasi, capaian kinerja, serta komitmen pimpinan. Kedua, memperkuat komitmen kolektif antara pimpinan daerah, Inspektorat, dan seluruh OPD melalui penguatan enam area perubahan, penyediaan data dukung yang akuntabel, serta monitoring dan evaluasi berkelanjutan. Ketiga, menegaskan pentingnya keteladanan pimpinan dan konsistensi seluruh ASN sebagai kunci keberhasilan Zona Integritas.
Menurutnya, keberhasilan meraih predikat WBK dan WBBM hanya dapat dicapai apabila integritas menjadi budaya kerja, bukan sekadar kewajiban administratif.
“Pimpinan harus menjadi role model, dan ASN wajib bekerja tidak hanya sesuai aturan, tetapi juga menjunjung tinggi etika dan moral,” ujarnya.
Melalui pencanangan ini, Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu meneguhkan komitmen untuk menghadirkan birokrasi yang bersih, transparan, dan melayani, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Kegiatan tersebut secara resmi dibuka oleh Bupati Mahulu dengan pemukulan gong, yang menandakan, dimulainya tahapan pembangunan Zona Integritas menuju pengusulan penilaian tahun 2026. Serta dirangkai dengan Penandatanganan Pakta Integritas dan Komitmen Bersama Unsur Pimpinan dan Lima ( 5 ) OPD Pencanangan Zona Integritas Pelayanan Dasar. (Prokopim/tha)
Tidak Ada Komentar