Angela Idang Belawan : Sinergi antara pemerintah dan DPRD adalah Kunci Keberhasilan Pembangunan Daerah.
Ujoh Bilang – Suasana khidmat menyelimuti ruang sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu), ketika Bupati Angela Idang Belawan menyampaikan Jawaban Pemerintah atas Pandangan Umum Fraksi – Fraksi DPRD terhadap Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026, Rabu (12/11/25).
Rapat tersebut merupakan bagian penting dari rangkaian pembahasan kebijakan keuangan daerah yang akan menjadi dasar pelaksanaan pembangunan Mahulu di tahun mendatang. Turut hadir pimpinan dan anggota DPRD, jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah, pejabat eselon, serta perwakilan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu.
Dalam sambutannya, Bupati Angela Idang Belawan menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh fraksi DPRD atas pandangan umum, kritik, serta saran konstruktif yang disampaikan terhadap Ranperda APBD 2026. Menurutnya, seluruh masukan tersebut menjadi cerminan kuatnya komitmen DPRD untuk bersama-sama mendorong tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh fraksi DPRD yang telah memberikan pandangan dan rekomendasi. Ini menunjukkan sinergi yang baik antara eksekutif dan legislatif dalam membangun Mahulu secara berkelanjutan,” ujar Angela.
Bupati menegaskan, seluruh catatan dan rekomendasi DPRD akan menjadi bahan evaluasi dan penyempurnaan sebelum Ranperda APBD 2026 diajukan ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk dilakukan evaluasi lebih lanjut.
Dalam penjelasannya, Angela mengakui bahwa dinamika fiskal nasional berdampak pada kebijakan keuangan daerah. Terjadi penurunan dana transfer dari pemerintah pusat yang berimplikasi langsung pada struktur APBD Mahulu 2026.
“Kita menghadapi kondisi fiskal yang menuntut kehati-hatian. Karena itu, pemerintah daerah fokus pada efisiensi dan penyesuaian program tanpa mengorbankan pelayanan dasar kepada masyarakat,” jelasnya.
Bupati menambahkan bahwa strategi penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi fokus utama Pemkab Mahulu ke depan. Langkah konkret yang dilakukan antara lain pengoptimalan potensi sektor jasa, pariwisata, dan hasil alam lokal yang dikelola secara berkelanjutan, serta digitalisasi sistem pajak daerah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
Dan menanggapi pandangan Fraksi Gerindra, Golkar, dan PAN mengenai kebijakan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Bupati Angela menegaskan bahwa pemerintah daerah akan melaksanakan rekrutmen ASN dan PPPK secara bertahap, transparan, dan sesuai regulasi nasional.
“Seluruh proses seleksi dilakukan melalui sistem terintegrasi SI-ASN di bawah pengawasan BKN dan Kemenpan RB. Pemerintah berkomitmen untuk menjalankan kebijakan ini secara profesional, tanpa intervensi, dan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah,” tegasnya.
Bupati Angela juga menyoroti pentingnya percepatan pembahasan Ranperda APBD 2026 agar tidak melewati batas waktu yang telah diatur dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, yaitu paling lambat tanggal 30 November 2025. Ia mengingatkan bahwa keterlambatan dalam penetapan APBD dapat berimplikasi pada sanksi administratif bagi pemerintah daerah.
“Saya menginstruksikan TAPD untuk segera berkoordinasi dengan Badan Anggaran DPRD agar pembahasan dapat diselesaikan tepat waktu, sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Bupati.
Angela menekankan bahwa proses pembahasan APBD bukan sekadar rutinitas tahunan, tetapi momentum untuk menyelaraskan visi pembangunan antara eksekutif dan legislatif demi kesejahteraan masyarakat Mahulu.
Mengakhiri sambutannya, Bupati Angela Idang Belawan kembali menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang efisien, transparan, dan berkeadilan. Ia berharap hubungan harmonis antara pemerintah dan DPRD dapat terus terjalin sebagai kekuatan utama dalam pembangunan Mahulu ke depan.
“Sinergi antara eksekutif dan legislatif adalah kunci keberhasilan pembangunan. Dengan kerja sama yang solid, kita bisa menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada rakyat dan membawa Mahulu menuju masa depan yang lebih sejahtera,” pungkasnya.(Prokopim/vta).
Tidak Ada Komentar