Merupakan Wujud Kepedulian Pemerintah Agar Masyarakat Memiliki Jaminan Kesehatan
JAKARTA – Bupati Mahulu Bonifasius Belawan Geh, S.H.,M.E., menghimbau kepada masyarakat yang belum terdaftar sebagai peserta Program JKN KIS untuk segera mendaftarkan diri agar memiliki jaminan kesehatan.
“Jika masih ada tersisa masyarakat kita yang belum ikut kepesertaan JKN KIS, saya himbau ikut semua program ini, Sebab tidak ada ruginya karena ditanggung oleh pemerintah, masyarakat bisa berobat gratis,” himbau Bupati.
Perlu diketahui bahwa Pemkab Mahulu termasuk 334 Kabupaten/ Kota se Indonesia, telah menerima Penghargaan Universal Health Coverage (UHC) tahun 2023 karena telah mencapai cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN – KIS) sesuai kriteria minimal 95 persen dari jumlah penduduk.
Bupati menuturkan dengan dengan melakukan sosialisasi terus menerus merupakan salah satu upaya berhasilnya program JKN KIS di Mahulu.
“Sosialisasi terus oleh dinas kesehatan, tim kesehatan kita sembari mereka menjalankan tugas di kampung – kampung di puskesmas di posko memberi pemahaman yang baik pada masyarakat agar timbul kesadaran untuk melindungi diri. Melindungi kesehatan mereka supaya kesehatannya terjaga, dan di cover oleh pemerintah,” tutur Bupati.
Bupati mengingatkan bahwa program tersebut merupakan wujud kepedulian pemerintah dan ada keberpihakan pihak BPJS Kesehatan yang membantu mengatur agar masyarakat memiliki jaminan kesehatan.
“Ada kepedulian pemerintah disitu, ada keberpihakan pihak BPJS untuk membantu kita mengatur semuanya sehingga masyarakat kita sudah terjamin penanganan perawatan kesehatannya atau asuransinya. Ada kemudahan – kemudahan bagi masyarakat kita untuk berobat secara gratis,” tandas Bupati.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Mahulu M. Arief Setiawan, S. Kom., menerangkan sejak 2015 Kabupaten Mahulu telah menerima Penghargaan UCH dari BPJS dan pada tahun 2018 Mahulu menerima penghargaan yang serupa dengan yang diterima tahun 2023 ini, berupa piala.
“Dari 2015 hingga 2023 ini Mahulu telah beberapa kali menerima penghargaan UHC. Namun, pada 2020 terjadi pengurangan cakupan peserta yang didaftarkan oleh pemda, karena pemda perlu melakukan validasi data penduduk kembali berdasarkan data Disdukcapil. Proses validasi data tersebut melalui Dinas Kesehatan dari 2020 sampai Desember 2022 sudah tercapai 98 persen lebih sehingga Mahulu memperoleh predikat UHC kembali pada awal 2023,” terang M. Arief Setiawan.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Mahulu ini menambahkan, sudah tercapai 98 persen, masih ada sisa sekitar 2000 hingga 3000an jiwa lagi berdasarkan data Disdukcapil yang belum terdaftar.
“Untuk proses pendaftaran yang belum nanti bisa dilakukan saat ini. Tinggal di laporkan saja ke Dinas Kesehatan dan ke BPJS kesehatan untuk dilakukan pendaftaran dan langsung aktif bisa digunakan proses penjaminan pelayanan kesehatannya di fasilitas kesehatan,” tambahnya. (Prokopim/tha/td)
Tidak Ada Komentar