Serta Rakor Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Kampung
UJOH BILANG – Bupati Mahakam Ulu (Mahulu) Bonifasius Belawan Geh,SH.,ME membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Kecamatan dan Kampung,Serta Rakor Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Kampung, usai melantik 27 Petinggi dan 3 Pj Petinggi di Lingkungan Kabupaten Mahakam Ulu, langsung di Balai Adat Ujoh Bilang. Senin (13/12)
Rakor yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) dibantu oleh Tim Gerbangmas serta P3MD itu diikuti oleh 155 Peserta.
Bupati Mahulu Bonifasius Belawan Geh,SH.,ME menyampaikan, bahwa Keberadaan Pendamping di tingkat kecamatan dan kampung dibentuk sebagai unsur pembantu, untuk memudahkan proses pelaksanaan tugas pemerintah kampung dan pemerintah kecamatan dalam memfasilitasi pemerintah kampung.
“Namun, kenyataan yang saya amati masih ada sejumlah tenaga pendamping yang menjadi beban bagi pemerintah kampung, banyak yang tidak turun kerja dan tidak pula memberi sumbangan dalam proses kerja, kalau ini terus berlangsung jangan paksa saya untuk membubarkan pendamping kampung dan menggunakan anggaran gaji saudara untuk kebutuhan pembangunan yang lebih mendesak,” tegasnya.
Melalui Rakor itu, Bonifasius Belawan Geh,SH.,ME berpesan serta berharap Para Pendamping Kecamatan dan Kampung untuk bisa segera membenahi sikap dan membangkitkan gairah kerja, sehingga dapat berperan sebagai unsur penunjang bagi setiap pemerintah kampung.
Sampai sejauh ini, seperti yang berlaku di daerah lainnya, jumlah pencari kerja masih lebih banyak dari lowongan kerja yang tersedia. Karena itu, setiap orang yang sudah masuk ke dalam lingkungan kerja sektor formal, terutama di lingkungan pemerintahan daerah, wajib menyayangi pekerjaannya dengan cara memenuhi semua kewajiban dan panggilan tugasnya.
“Buktikan bahwa Saudara sekalian bukan beban bagi pemerintah kampung dimana Saudara ditempatkan. Kalau tidak, pemerintah daerah akan mengambil kebijakan lain yang dimungkinkan untuk menegakkan disiplin,” tegasnya.
Lebih lanjut, Bupati Mahulu Bonifasius Belawan Geh,SH.,ME menyampaikan melalui pelaksanaan Rakor Evaluasi Penyelenggara Pemerintah Kampung, untuk seluruh aspek dan tahapan penyelenggaraan pemerintah kampung, termasuk tahapan dan prinsip pengelolaan keuangan kampung yang berorientasi pada pelayanan publik, perlu dievaluasi secara kritis. Agar dapat menemukan titik kelemahan yang masih terjadi dan alternatif solusi sebagai cara penyelesaiannya.
“Kepada seluruh pemerintah kampung yang mengikuti rapat kerja evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kampung, saya harapkan juga dapat meningkatkan komitmen dan tanggung jawab pelaksanaan tugas. Ini dapat dibuktikan bila semua proses pengajuan pencairan dana, pelaksanaan tata usaha anggaran dan penyampaian akuntansi laporan keuangan dan aset dapat dilakukan tepat waktu,” tutupnya. (Prokopim/Vta/td)
Tidak Ada Komentar