UJOH BILANG – Dalam rangka koordinasi dan sinergitas penyusunan rencana aksi kawasan perbatasan, Wakil Bupati Mahakam Ulu (Mahulu) Drs. Yohanes Avun, M.Si membuka Rakor Pelaksanaan Pengelola Wilayah Kawasan Perbatasan bertempat di Ruang Rapat Bappelitbangda. Senin (18/09/23)
Rakor yang diselenggarakan oleh Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) turut dihadiri Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I) Drg. Agustinus Teguh Santoso, M.Adm., Kes., Kepala BPBD Albertus Lung, S.E., Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Dalam sambutan Bupati Bonifasius Belawan Geh, S.H., M.E yang disampaikan Wabup Drs. Yohanes Avun, M.Si mengatakan, wilayah perbatasan merupakan bagian yang sangat penting dalam struktur kehidupan masyarakat kita. Wilayah perbatasan berpeluang menjadi titik sentral dalam upaya pembangunan dan pengembangan Nasional.
“Oleh karena itu, rapat koordinasi ini memiliki makna yang sangat penting dalam menjalankan tugas kita sebagai pemerintah daerah yang bertanggung jawab atas pengelolaan wilayah perbatasan,” kata Wabup.
Lebih lanjut Wabup Drs. Yohanes Avun, M.Si menyampaikan, tugas dan peran OPD untuk saling berkoordinasi, berkolaborasi, dan merumuskan langkah-langkah strategis yang akan diambil dalam mengelola wilayah perbatasan dengan baik.
“Kita harus memastikan bahwa pemanfaatan wilayah perbatasan akan berdampak positif pada kehidupan masyarakat Mahulu dan juga pada kemajuan daerah kita secara keseluruhan,” tambah Wabup.
Di akhir sambutan Wabup Drs. Yohanes Avun, M.Si berharap, melalui rakor agar tersusunnya rencana aksi kawasan perbatasan sebagai pedoman, serta adanya dokumen pengelolaan pembangunan di dalam kawasan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan, dokumen pengelolaan pembangunan yang nantinya akan menjadi pedoman penting bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan di wilayah perbatasan Kabupaten Mahulu.
“Dengan adanya pedoman ini, kita dapat menghindari konflik, memastikan pemanfaatan sumber daya yang berkelanjutan, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat kita yang tinggal di wilayah perbatasan, serta melalui rakor merumuskan kerangka kerja yang logis untuk melakukan penyusunan rencana aksi sasaran kinerja pembangunan kawasan perbatasan. “
“Hal ini merupakan langkah yang sangat penting dalam upaya kita untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat Mahulu di kawasan perbatasan. Kerangka kerja akan membantu kita mengidentifikasi sasaran kinerja yang konkret dan terukur. Kita semua ingin melihat perkembangan yang nyata di kawasan perbatasan, termasuk peningkatan dalam akses infrastruktur, pendidikan, maupun kesehatan. Dengan rencana aksi yang jelas, kita dapat mengukur kemajuan dan membuat perubahan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut,” tambah Wabup.
Dalam laporan Kepala BPPD Albertus Lung, S.E menuturkan, rakor pelaksanaan pengelola wilayah kawasan perbatasan bertujuan sebagai wadah koordinasi dan sinergitas rencana aksi yang nantinya menjadi acuan pelaksanaan program pembangunan kawasan perbatasan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan berdaya saing dengan negara tetangga.
“Koordinasi dan sinergitas rencana aksi yang kelak akan dilaksanakan oleh masing-masing OPD di wilayah lokring yaitu Kecamatan Long Apari dan Long Pahangai, dan dalam rakor ini kami mengundang OPD teknis supaya nanti dalam penyusunan rencana aksi berkelanjutan maupun pengusulan program dapat bersinergi dengan OPD teknis, hal ini sejalan dengan visi Kabupaten Mahulu yaitu membangun Mahulu untuk semua Sejahtera berkeadilan, dengan visi pertama membangun dan meningkatkan sarana dan prasarana public yang berkualitas, adil, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. ” tutur Kepala BPPD.(Prokopim/len)
Tidak Ada Komentar