Ujoh Bilang – Wakil Bupati Mahakam Ulu (Mahulu), Drs. Yohanes Avun, M.Si., menerima audiensi dari perwakilan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) Provinsi Kalimantan Timur secara daring melalui Zoom Meeting, bertempat di Ruang Rapat Wakil Bupati, Kamis (19/06/2025).
Audiensi tersebut membahas peran serta dan kontribusi strategis SPPI dalam mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah perbatasan dan pedalaman, termasuk Mahakam Ulu. Dalam kesempatan ini, Kepala Regional SPPI Kaltim juga memaparkan gambaran peta potensi pengembangan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai salah satu instrumen kunci dalam distribusi layanan gizi di daerah
Turut hadir dalam audiensi ini Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, drg. Agustinus Teguh Santoso, M.Adm.Kes., Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dr. Petronela Tugan, M.Kes., Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Didik Subagya, S.E., M.Si., Kepala Bagian Ekonomi dan SDA, Lung, S.H., perwakilan dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan seluruh camat se-Kabupaten Mahulu.
Dalam sambutannya, Wabup Mahulu menyampaikan apresiasi terhadap inisiatif SPPI yang proaktif dalam mendorong implementasi Program Makan Bergizi Gratis. Namun, ia juga menyoroti tantangan geografis Mahulu yang unik.
“Program ini sangat penting untuk peningkatan kualitas gizi anak-anak. Tapi mekanisme distribusi seperti penggunaan mobil boks kurang relevan di Mahulu karena permukiman kami menyebar di sepanjang aliran sungai,” ujar Wabup.
Menurutnya, diperlukan sistem layanan gizi yang berkelanjutan dan partisipatif yang sesuai dengan karakteristik wilayah Mahulu. Ia menegaskan bahwa pendekatan program harus adaptif, bukan seragam.
Wabup juga menanggapi usulan pembangunan tiga lokasi SPPG yang dinilai belum efektif. Ia menyarankan agar minimal tersedia 30 titik SPPG agar cakupan program dapat menjangkau seluruh wilayah kabupaten secara merata.
“Kalau hanya bangun dapur, tapi makanan tidak sampai-sampai ke anak-anak, itu tidak efektif. Jangan sampai masa kerja Presiden habis, tapi program ini belum jalan di Mahulu,” tegasnya.
Ia mengusulkan model percepatan yang lebih fleksibel, seperti memberdayakan ibu-ibu PKK atau menyalurkan dana langsung kepada orang tua disertai panduan menu bergizi, sehingga program bisa langsung berdampak.
Wabup juga mengungkapkan kekhawatirannya terhadap ketidaksesuaian anggaran standar pusat dengan kondisi riil Mahulu. Menurutnya, alokasi Rp10.000 per anak per hari tidak mencukupi.
“Satu butir telur saja harganya Rp5.000. Belum nasi dan sayur. Ini harus dikaji ulang. Jika memungkinkan, SPPI bisa datang langsung survei ke Mahulu agar tahu teknis dan kebutuhan anggarannya,” tambahnya.
Di akhir audiensi, Wabup berharap SPPI Kaltim bisa mengunjungi langsung Kabupaten Mahulu guna menyusun strategi percepatan yang realistis dan efektif.
“Kami berharap SPPI bisa turun langsung, berdiskusi, dan menyusun langkah konkret bersama kami,” tutup Yohanes Avun.(Prokopim/vta)
Tidak Ada Komentar