UJOH BILANG – Beredar kabar harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di 3 Kampung dalam Kecamatan Long Apari Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu), mencapai dua kali lipat dari BBM satu harga yang diterapkan Presiden Joko Widodo ternyata hanya isu hoax.
Perlu diketahui, kebijakan BBM satu harga merupakan program yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo pada Oktober 2017 lalu, sasaran dari kebijakan itu adalah menyeragamkan harga BBM di wilayah 3 T (tertinggal, terdepan, terluar).
Dari informasi yang beredar luas di media sosial WhatsApp, menyebutkan bahwa harga bahan bakar minyak khususnya premium mencapai lima belas ribu perliter di 3 Kampung perbatasan dengan Serawak, Negara bagian Malaysia tersebut.
Menanggapi hal ini, Camat Long Apari Y. Belareq Hujang Naniq saat ditemui usai mengikuti Rakor Camat dan Petinggi di Balai Pertemuan Umum Kampung Ujoh Bilang membantah hal tersebut, ia menegaskan bahwa harga BBM di Agen Premium dan Minyak Solar (APMS) yang berada di Kampung Tiong Ohang Kecamatan Long Apari tetap normal yakni Rp. 6.450 untuk Premium dan Rp. 5.150 per liter untuk solar.
“Harga BBM di APMS tetap normal sesuai kebijakan Bapak Presiden, dan selama ini tidak ada masyarakat yang langsung datang ke saya mengeluhkan harga BBM seperti isu yang beredar,” tegasnya.
Ia menjelaskan, stok bahan bakar minyak di APMS tidak pernah kehabisan dan jika kehabisan pun harga tidak melambung tinggi seperti yang diberitakan.
“Saya tidak membolehkan BBM di bisniskan ke lain, karena BBM meringankan beban masyarakat, bukan memberikan keuntungan untuk seseorang,” jelasnya.
Dalam kesempatan ini juga, Petinggi Kampung Long Apari dan Noha Tivab memberikan klarifikasi terkait isu harga BBM. Yohanes Ngo dan Sengiru Hang menyampaikan di Kampung Noha Tivab dan Long Apari harga eceran BBM perliternya sepuluh ribu rupiah.
“Harga di APMS memang Rp. 6.450 untuk Premium dan Rp. 5.150 per liter untuk Solar, namun ketika sampai di Noha Tivab dan Long Apari perliter nya menjadi sepuluh ribu rupiah tidak sampai lima belas ribu rupiah, perbedaan harga karena sebagai biaya angkut transportasi, kenaikan harga menjadi sepuluh ribu rupiah bukan dari kebijakan pemerintah, harga sepuluh ribu rupiah ini dari pemasok yang menyalurkan ke Kampung Perbatasan,”ungkapnya.
Di wawancarai via telpon, Pemilik APMS Kampung Tiong Ohang Emiliana mengaku di APMS miliknya tidak ada kenaikan harga, tetap berpatokan pada BBM satu harga yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi.
“Saya mengambil BBM di depot Pertamina Samarinda, sampai Long Bangun di bongkar dan muat ke perahu untuk dikirim ke APMS saya di Tiong Ohang, saya memasok hanya sampai APMS saya saja, tidak ke kampung-kampung pelosok, dan harga mengikuti kebijakan yang ditetapkan bapak Presiden,”jelasnya.
Sebagai pemilik APMS Long Apari ia menjelaskan, pihaknya telah di bayar oleh Pemkab Mahulu untuk menyalurkan sampai APMS saja dan APMS miliknya tak pernah kosong, dan tak APMS tidak menyalurkan ke kampung perbatasan.
“Memang ada pemasok di Kampung yang mengambil di APMS saya, kadang mengambil 1 perahu untuk dikirim ke pelosok dan tidak ada pembayaran dari kami, karena mereka mengecer sendiri, menjual kembali BBM tersebut dengan harga yang berbeda namun tidak sampai lima belas ribu perliternya,”jelasnya.(Hms11)
Tidak Ada Komentar