Samarinda – Bupati Mahakam Ulu (Mahulu), Angela Idang Belawan, didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Mahulu, Dr. Stephanus Madang, S.Sos., M.M., menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengelolaan Keuangan Daerah se-Kalimantan Timur (Kaltim) yang berlangsung di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Samarinda. Senin (03/08/2026)
Rakor yang dipimpin langsung oleh Gubernur Kalimantan Timur, Dr. H. Rudy Mas’ud, S.E., M.E., ini menjadi forum strategis dalam memperkuat sinergi antar pemerintah daerah, khususnya dalam merespons dinamika dan tantangan pengelolaan keuangan daerah di tengah tuntutan pembangunan yang semakin kompleks.
Turut hadir Wakil Gubernur Kaltim, Ir. H. Seno Aji, M.Si., Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Dra. Sri Wahyuni, M.PP., serta para Bupati dan Wali kota se-Kalimantan Timur beserta jajaran perangkat daerah terkait.
Dalam forum tersebut, Bupati Mahakam Ulu menyampaikan secara lugas kondisi riil daerah yang tengah berada pada fase percepatan pembangunan, khususnya dalam penyediaan infrastruktur dasar. Ia menegaskan bahwa kebijakan nasional terkait pemenuhan mandatory spending dari APBD menjadi tantangan berat bagi daerah seperti Mahulu.
“Kami saat ini masih dalam tahap pembangunan infrastruktur dasar yang sangat krusial. Di sisi lain, kami juga dituntut untuk memenuhi mandatory spending pendidikan sebesar 20 persen. Kondisi ini tentu menjadi dilema fiskal bagi kami, karena apabila dipaksakan, maka ruang fiskal untuk pembangunan infrastruktur akan sangat terbatas,” tegasnya.
Lebih lanjut, Bupati menyampaikan kekhawatiran atas potensi sanksi berupa pemotongan anggaran pada tahun berikutnya apabila target tersebut tidak tercapai.
“Jika tidak ada penyesuaian kebijakan terhadap kondisi daerah seperti kami, maka risiko pemotongan anggaran di tahun berikutnya akan semakin memperberat beban fiskal. Oleh karena itu, kami memohon dukungan Pemerintah Provinsi untuk menyampaikan kondisi ini kepada Pemerintah Pusat, agar ada kebijakan yang lebih afirmatif dan berkeadilan bagi daerah yang sedang bertumbuh,” ujarnya.
Selain itu, Bupati Mahakam Ulu juga menyoroti belum tersalurkannya sejumlah dana transfer, termasuk dana kurang salur serta bantuan keuangan (Bankeu) sebesar Rp 5 miliar yang hingga kini belum diterima oleh Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu.
“Kami juga masih menunggu realisasi dana kurang salur serta bantuan keuangan yang hingga saat ini belum kami terima. Hal ini tentu berdampak langsung terhadap pelaksanaan program pembangunan di daerah,” tambahnya.
Rangkaian kegiatan Rakor diawali dengan arahan Gubernur Kaltim serta pemaparan terkait kondisi pendapatan daerah, Dana Bagi Hasil (DBH), dan bantuan keuangan daerah yang disampaikan Kepala BPKAD Kaltim dan Plt Kepala Bapenda Kaltim. Forum kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi interaktif yang menjadi ruang bagi kepala daerah untuk menyampaikan berbagai isu strategis di wilayah masing-masing.
Kehadiran Bupati Mahakam Ulu bersama Sekretaris Daerah, serta jajarannya dalam forum ini merupakan wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan adaptif, sekaligus memperjuangkan kebijakan fiskal yang lebih responsif terhadap karakteristik dan kebutuhan daerah.
Turut hadir mendampingi Bupati pada kegiatan ini, Kepala Bappelitbangda Mahulu, Yohanes Andy Abeh, S.Sos., M.Si, Kepala Bapenda Mahulu, Josman, S.IP., M.Si, Plt Kepala BPKAD Mahulu dalam hal ini diwakili Plt Kabid Anggaran BPKAD Mahulu, Agustinus Albertus Lung, S.E, dan Kabag Prokopim Setkab Mahulu, Christianus Arie Dedy Bang, S.E., M.Si. (Prokopim/tha)
Tidak Ada Komentar