Samarinda – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mahakam Ulu (Mahulu), menyampaikan Laporan Realisasi Semester Pertama APBD Tahun Anggaran 2026 beserta Prognosis Enam Bulan Berikutnya dalam Rapat Paripurna ke-3 Masa Sidang II DPRD Kabupaten Mahulu.
Laporan tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Mahulu, Angela Idang Belawan, sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah, sekaligus memberikan gambaran capaian pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan hingga pertengahan tahun anggaran 2026, bertempat di Ballroom Hotel Fugo Samarinda. Jumat (17/07/2026)
Dalam laporan disampaikan bahwa realisasi APBD hingga 30 Juni 2026 belum sepenuhnya mencapai target yang direncanakan. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya belum terealisasinya sebagian pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat karena masih dalam proses pemenuhan persyaratan penyaluran sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain itu, kebijakan efisiensi belanja daerah juga berdampak pada penyesuaian pelaksanaan sejumlah program dan kegiatan, sehingga mempengaruhi kecepatan penyerapan anggaran pada semester pertama. Disisi lain, masih terdapat beberapa paket pekerjaan yang dalam proses pengadaan serta kegiatan fisik yang belum selesai, sehingga realisasi keuangan atas kegiatan tersebut belum dapat dibukukan.
Pemkab Mahulu menegaskan komitmennya untuk melakukan percepatan penyerapan anggaran pada semester kedua. Seluruh perangkat daerah didorong untuk melaksanakan program dan kegiatan secara tepat waktu, efektif, dan efisien guna meningkatkan kualitas output pembangunan daerah.
Untuk prognosis enam bulan ke depan, Pemerintah Daerah menargetkan tingkat serapan anggaran dapat mencapai hingga 99,99 persen, dengan asumsi bahwa penyaluran dana transfer dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dapat diterima tepat waktu serta tidak terdapat hambatan signifikan baik dari faktor internal maupun eksternal.
Angela Idang Belawan, dalam penyampaiannya mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperkuat sinergi dan kerja sama dalam rangka mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Melalui laporan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran umum terkait pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026, sementara rincian lebih lengkap tertuang dalam dokumen resmi yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari laporan tersebut. (Prokopim/tha)
Tidak Ada Komentar