Samarinda – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mahakam Ulu (Mahulu) kembali menegaskan komitmennya dalam tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Capaian ini menjadi bukti nyata konsistensi pemerintah daerah dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan publik.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025 diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Kalimantan Timur, Mochammad Suharyanto, kepada Bupati Mahulu Angela Idang Belawan, didampingi Ketua DPRD Mahulu Devung Paran, A.Md.Keb., S.H., bertempat di Ruang Auditorium Nusantara Kantor BPK Samarinda. Senin (25/05/2026)
Hadir pada kesempatan ini Wakil Bupati Mahulu, Suhuk, S.E., Sekretaris Daerah Mahulu, Dr. Stephanus Madang, S.Sos., M.M., Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, drg. Agustinus Teguh Santoso, M. Adm, Kes, selaku Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPKAD Mahulu, dan Plt Kepala Inspektorat Mahulu, Margono, S.T., M.Si., beserta jajaran.
Bupati Mahulu menegaskan, bahwa capaian opini WTP merupakan hasil kerja kolektif seluruh jajaran pemerintah daerah yang dibangun melalui komitmen, disiplin, dan integritas dalam pengelolaan keuangan.
“Puji Tuhan, capaian opini WTP ini adalah hasil dari kerja keras dan sinergi seluruh perangkat daerah. Namun, ini bukan akhir dari tujuan kita. Justru capaian ini harus menjadi standar sekaligus pemacu untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan profesional,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa keberhasilan tersebut harus berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah, menurutnya, tidak boleh terjebak pada capaian administratif semata, tetapi harus memastikan setiap program dan kebijakan memberikan manfaat nyata.
“Kita ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang dikelola benar-benar kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan dan pelayanan yang berkualitas. Karena itu, seluruh jajaran harus terus berbenah dan meningkatkan kinerja,” lanjutnya.
Lebih jauh, Angela Idang Belawan juga mengingatkan pentingnya menjaga kepercayaan publik sebagai fondasi utama pemerintahan.
“Saya menghimbau seluruh jajaran, dari pimpinan hingga ke tingkat paling bawah, untuk terus menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat. Pemerintahan tidak boleh berjalan sekedar rutinitas, tetapi harus mampu menghadirkan perubahan dan manfaat yang nyata bagi masyarakat Mahulu,” tutupnya.
Capaian ini sekaligus memperkuat posisi Kabupaten Mahulu sebagai daerah yang konsisten dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), serta berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas dan berkelanjutan. (Prokopim/tha)
Tidak Ada Komentar