SAMARINDA – Mewakili Bupati Mahakam Ulu (Mahulu), Angela Idang Belawan, Wakil Bupati Mahulu, Suhuk, S.E., menghadiri High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 guna menjaga stabilitas pasokan serta keterjangkauan harga kebutuhan pokok di daerah.
Kegiatan yang mengusung tema “Sinergi Menjaga Stabilitas Harga dan Mengakselerasi Digitalisasi Keuangan Daerah untuk Mewujudkan Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas” ini dipimpin Gubernur Kalimantan Timur, Dr. H. Rudy Mas’ud, S.E., M.E., secara daring, serta dihadiri langsung Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Ir. H. Seno Aji, M.Si., pertemuan berlangsung di Aula Maratua, Lantai 4 Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda, Jumat (06/03/2026).
Rangkaian kegiatan diawali dengan pemaparan perkembangan inflasi Kalimantan Timur oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Dra. Sri Wahyuni, M.PP., serta diskusi bersama pemerintah kabupaten/kota mengenai upaya menjaga stabilitas harga dan pasokan bahan pokok di daerah.
Pada kesempatan tersebut, Wabup Mahulu, Suhuk, S.E., menyampaikan bahwa harga sejumlah komoditas pokok di Kabupaten Mahakam Ulu menjelang Idulfitri 2026 masih relatif tinggi namun cenderung stabil dalam beberapa minggu terakhir.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah melakukan berbagai langkah pengendalian inflasi melalui pelaksanaan Gerakan Pangan Murah dan Operasi Pasar Murah di sejumlah kecamatan, mulai dari Long Bagun hingga Long Apari.
“Kegiatan ini membantu masyarakat memperoleh bahan pokok dengan harga lebih terjangkau, dengan selisih harga sekitar 23 hingga lebih dari 50 persen lebih murah dibanding harga pasar. Dalam waktu dekat, pemerintah daerah juga akan melaksanakan Operasi Pasar Murah dan Gerakan Pangan Murah di Kecamatan Long Pahangai,” jelasnya.
Wabup juga mengungkapkan bahwa tantangan utama pengendalian inflasi di Mahakam Ulu adalah kondisi geografis wilayah pedalaman, keterbatasan akses transportasi, serta tingginya biaya logistik karena sebagian besar pasokan masih berasal dari luar daerah.
Ia menambahkan bahwa Pemkab Mahulu juga berupaya menekan harga melalui kebijakan subsidi ongkos angkut bagi toko yang menyalurkan bahan pokok ke wilayah hulu agar harga tetap stabil.
“Hal ini dilakukan agar harga kebutuhan pokok di wilayah hulu tetap terjangkau. Biaya angkut yang tinggi seringkali menyebabkan harga beras di sana bisa mencapai Rp1 juta hingga Rp1,5 juta per karung,” jelasnya.
Oleh karena itu, Pemkab Mahulu berharap adanya dukungan penguatan infrastruktur distribusi, pembangunan gudang logistik, serta peningkatan konektivitas transportasi guna menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan. (Prokopim/tha)
Tidak Ada Komentar