BALIKPAPAN – Mewakili Bupati Mahakam Ulu (Mahulu) Angela Idang Belawan, Wakil Bupati Suhuk, S.E. menghadiri Rapat Koordinasi Identifikasi Penguatan Dimensi Indeks Keamanan Laut Nasional (IKLN) Tahun 2026 berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia di Grand Jatra Hotel Balikpapan, Rabu (25/02/2026).
Rakor tersebut dipimpin oleh Asisten Deputi Koordinasi Doktrin dan Strategi Pertahanan Kemenko Polkam Brigjen TNI Parwito, S.I.P., M.I.P., serta dihadiri unsur TNI, Polri, pemerintah provinsi, DPRD Kalimantan Timur, kabupaten/kota se-Kalimantan Timur, dan instansi vertikal terkait. Forum ini menjadi ruang strategis untuk menyelaraskan kebijakan dan langkah konkret guna memperkuat dimensi keamanan laut sebagai bagian dari agenda pembangunan nasional lima tahunan.
Menanggapi hal tersebut, Wabup Suhuk, S.E., yang ditemui usai mengikuti kegiatan, menegaskan bahwa meskipun Mahulu tidak memiliki wilayah laut, keikutsertaan daerah dalam rakor tersebut tetap relevan dan penting. Ia mengungkapkan bahwa pendekatan keamanan laut saat ini tidak hanya terbatas pada wilayah pesisir, tetapi juga mencakup daerah aliran sungai (DAS) yang memiliki keterkaitan langsung dengan ekosistem serta rantai distribusi dari dan menuju wilayah laut.
“Selama ini kita mungkin beranggapan Mahulu tidak memiliki keterkaitan dengan laut. Namun dari paparan narasumber tadi, termasuk terkait daerah aliran sungai, ternyata ada hubungan yang tidak bisa kita abaikan. Karena itu, kehadiran kita di sini menjadi penting untuk memahami peran dan tanggung jawab daerah ke depan,” ujarnya.
Wabup menambahkan bahwa melalui rakor ini pemerintah daerah memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai potensi ancaman serta langkah antisipatif yang perlu dilakukan, khususnya yang berkaitan dengan kerusakan lingkungan. Ia menekankan bahwa salah satu faktor yang memengaruhi indeks keamanan laut adalah kondisi lingkungan, termasuk praktik ilegal yang berdampak luas.
“Kita harus menjaga lingkungan, terutama dari aktivitas ilegal seperti pertambangan tanpa izin maupun potensi penyelundupan. Kerusakan lingkungan bukan hanya berdampak lokal, tetapi juga berpengaruh pada dimensi keamanan secara nasional,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia mengingatkan pentingnya kewaspadaan terhadap jalur masuk yang tidak terduga, mengingat Mahulu merupakan salah satu daerah yang berbatasan langsung dengan Malaysia.
“Kita harus mengantisipasi jangan sampai pelaku penyelundupan lebih canggih dari sistem pengamanan kita. Jangan sampai mereka masuk melalui jalur-jalur kecil, seperti sungai, lalu menjangkau kota tanpa terdeteksi. Ini yang harus kita perkuat bersama,” ungkapnya.
Wabup berharap melalui sinergi yang terbangun dalam rakor tersebut, pemerintah daerah dapat memperkuat koordinasi dengan pemerintah provinsi dan instansi terkait guna meningkatkan pengawasan serta langkah pencegahan di wilayah perbatasan dan daerah aliran sungai.
“Paling tidak, dengan kehadiran kita di sini, kita memiliki bahan dan referensi untuk dipertimbangkan dalam kebijakan pengamanan daerah. Ke depan, kita akan memperkuat sinergi dengan pihak-pihak terkait di tingkat provinsi dan pusat demi menjaga stabilitas dan keamanan wilayah Mahulu,” tutup Wabup. Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Mahulu Yason Liah, S.Hut., M.P. (Prokopim/tha)
Tidak Ada Komentar