Balikpapan – Bupati Mahakam Ulu (Mahulu), Angela Idang Belawan, secara resmi membuka Rapat Teknis Evaluasi Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan dan Sinkronisasi Program Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan Pemerintah Kampung, yang dilaksanakan di Bontang Room Lt. 4 Bluesky Hotel. Selasa (25/11/25)
Kegiatan ini dihadiri Anggota TP3D Budi Gunardjo, para pejabat eselon II dan III, pejabat administrator dan fungsional, Tenaga Teknis Gerbangmas P2MKM, serta perwakilan OPD di lingkungan pemerintah kabupaten Mahulu.
Dalam sambutannya, Bupati Angela Idang Belawan menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Mahulu saat ini mengembangkan dua pendekatan utama dalam pembangunan, yakni pendekatan sektoral dan pendekatan kawasan.
“Pendekatan kawasan tidak bertumpu pada satu sektor saja, tetapi fokus pada satu kawasan perkampungan yang dilayani secara holistik atau menyeluruh,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa pendekatan kawasan bertujuan mempercepat kemajuan kampung serta memperkuat kolaborasi lintas OPD.
“Manfaat utama pendekatan kawasan adalah memperkuat koordinasi antar OPD dan mempercepat pertumbuhan setiap kampung karena mendapat pelayanan fasilitas pembangunan secara bersamaan,” ujar Angela.
Angela Idang Belawan juga mengingatkan bahwa sejak 2017, Pemkab Mahulu telah memperkuat landasan kelembagaan melalui pembentukan Dinas Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) dan penguatan skema Alokasi Dana Kampung (ADK).
“Pemerintah menetapkan Alokasi Dana Kampung yang bervariasi antara tiga hingga enam miliar rupiah untuk setiap kampung, yang mulai direalisasikan sejak tahun 2018,” ungkapnya.
Untuk itu Bupati juga secara terbuka menegaskan bahwa pembangunan kawasan tidak dapat berjalan hanya oleh satu perangkat daerah.
“Sebagian besar urusan dalam pendekatan kawasan justru berada dalam kewenangan OPD lain, sehingga DPMK sangat membutuhkan dukungan lintas sektor,” katanya.
Ia menyoroti pentingnya dukungan dari berbagai perangkat daerah, mulai dari BPKAD, PUPR, Dinas Pertanian, hingga Dinas Kesehatan dalam memperkuat pembangunan kampung.
“Tanpa dukungan BPKAD dan Bagian Hukum, DPMK tidak dapat menjalankan fungsinya secara optimal dalam pelaksanaan Alokasi Dana Kampung,” tegas Bupati.
Bupati Angela Idang Belawan juga menekankan pada peran strategis lembaga kemasyarakatan kampung seperti PKK, Bunda PAUD, dan Bunda Literasi dalam pembangunan sosial.
“PKK dan organisasi kemasyarakatan kampung membutuhkan fasilitasi penuh dari OPD sejak perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan,” tambahnya.
Di akhir sambutannya, Bupati menyampaikan komitmen pemerintah daerah dalam melanjutkan pembangunan kawasan secara lebih terintegrasi mulai tahun anggaran 2025.
“Kami bertekad melanjutkan pembangunan kawasan dengan sinergi kebijakan dan keterpaduan pelaksanaan yang semakin kokoh,” pungkasnya.
Rapat teknis ini diharapkan menjadi forum strategis dalam mempercepat pemerataan pembangunan kampung dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Mahulu.(Prokopim/vta)
Tidak Ada Komentar