Samarinda – Bupati Mahakam Ulu (Mahulu), Dr. Bonifasius Belawan Geh, S.H., M.E., menegaskan penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) 2025–2030 harus menjadi instrumen perubahan nyata, bukan sekadar dokumen administratif.

“SPM bukan hanya kewajiban administratif, melainkan wujud integritas dan komitmen kita dalam menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas. Targetnya harus 100 persen, karena ini adalah standar minimal yang wajib dilaksanakan,” tegas Bupati saat membuka kegiatan pendampingan Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Mahulu Tahun 2025 – 2030 di Samarinda. Kamis (4/9/2025).

Bupati menjelaskan, hingga Triwulan II 2025 capaian SPM Mahulu sudah mencapai 60,57 persen, dengan capaian tertinggi pada urusan sosial sebesar 80 persen dan terendah pada urusan pekerjaan umum sebesar 48 persen. Atas capaian itu, Mahulu berhasil menempati peringkat pertama capaian SPM kabupaten se-Kalimantan Timur dan peringkat ke-63 secara nasional.

Meski demikian, Bupati mengingatkan masih banyak tantangan, antara lain Perbup Rencana Aksi SPM yang belum difinalkan, lemahnya pengarsipan data dukung oleh perangkat daerah, serta belum optimalnya pengisian empat form tahapan SPM sesuai amanat Permendagri Nomor 59 Tahun 2021.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Bupati memberikan tiga arahan tegas: pertama, peserta wajib aktif – tidak hanya hadir, tetapi menyimak, mengkritisi, dan memberikan masukan konstruktif. “Diam dalam diskusi hanya memperpanjang masalah,” tegasnya.

Ilmu yang diperoleh harus diterapkan – rencana aksi harus terukur, akuntabel, dan memperkuat sistem pengarsipan agar SPM menjadi instrumen perubahan nyata, dan Bagian Pemerintahan sebagai pendamping aktif – wajib melakukan koordinasi intensif, monitoring dan evaluasi triwulanan, serta segera mengambil langkah korektif bila terjadi deviasi.

“SPM harus menjadi jembatan antara regulasi dan kebutuhan masyarakat, sekaligus pendorong transformasi sosial ekonomi Mahulu yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan integritas, kerja kolektif, dan kebersamaan, saya yakin target 100 persen bisa tercapai,” pungkasnya. (Prokopim/tha)

 

 

 

Tidak Ada Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *